JurnalLugas.Com — PT Pertamina Patra Niaga, subholding komersial dan niaga dari Pertamina (Persero), kembali memperbarui jajaran Dewan Komisarisnya. Penambahan nama-nama baru dalam struktur komisaris kali ini mencerminkan kuatnya penetrasi figur politik, terutama dari partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pengumuman resmi pada Kamis (10/7/2025), setidaknya dua nama yang cukup dikenal dari kalangan politikus dan tokoh pemerintahan, yakni Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi dan UKM dari Partai Gerindra, serta Tina Talisa, mantan jurnalis dan saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden RI.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Heppy, menyampaikan bahwa struktur komisaris baru diharapkan dapat membawa penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang lebih maksimal.
“Pertamina Patra Niaga tentunya mendukung dan comply pada kebijakan dan keputusan pemegang saham. Diharapkan dengan susunan baru ini dapat membawa perubahan positif dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Heppy.
Komposisi Lengkap Dewan Komisaris
Berikut susunan terbaru Dewan Komisaris PT Pertamina Patra Niaga:
- Komisaris Utama: Sudung Situmorang
(Purnawirawan Polri, eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) - Komisaris: Ahmad Erani Yustika
(Akademisi, mantan Deputi Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden, latar belakang NU) - Komisaris: Ferry Juliantono
(Politikus senior Partai Gerindra, saat ini menjabat Wamen Koperasi dan UKM) - Komisaris: Panel Barus
(Mantan Aktivis dan politisi PDIP, sempat menjabat Komisioner KPU Sumut dan Direktur Relawan TPN Ganjar-Mahfud, belakangan merapat ke kubu Prabowo-Gibran) - Komisaris: Rini Widyastuti
(Pejabat Kementerian Keuangan, ahli di bidang fiskal dan perpajakan) - Komisaris: Andy Rachmianto
(Diplomat karier, pernah menjabat Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri) - Komisaris: Tina Talisa
(Mantan presenter TV, eks Jubir BKPM, kini Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka) - Komisaris Independen: Siti Zahra Aghnia
(Profesional muda, aktif di sektor sosial dan kewirausahaan perempuan)
Penempatan nama-nama di atas memperlihatkan kombinasi antara profesionalisme birokrasi, loyalitas politik, dan representasi milenial. Namun, keterlibatan beberapa tokoh partai di posisi strategis ini juga menimbulkan diskusi publik tentang transparansi dan meritokrasi dalam pengisian jabatan di BUMN.
Direksi Tetap Dipimpin Profesional
Sementara itu, jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga masih diisi oleh kalangan profesional dengan latar belakang teknis dan pengalaman panjang di sektor energi:
- Direktur Utama: Mars Ega Legowo Putra
- Wakil Direktur Utama: Achmad Muchtasyar
- Direktur Pemasaran Regional: Eko Ricky Susanto
- Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga: Alimuddin Baso
- Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat: Hari Purnomo
- Direktur Keuangan: Mega Satria
- Direktur SDM & Penunjang Bisnis: Putut Andriatno
- Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis: Harsono Budi Santoso
- Direktur Manajemen Risiko: Rahman Pramono Wibowo
Tina Talisa dan Posisi Strategis di Pemerintahan
Penunjukan Tina Talisa sebagai Komisaris menjadi sorotan tersendiri. Ia juga telah ditetapkan sebagai Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sesuai Keputusan Presiden Nomor 83/M Tahun 2024, tertanggal 29 November 2024.
Tina mengunggah pengumuman tersebut melalui akun Instagram @tina_talisa pada 6 Desember 2024, dengan menyebut bahwa dirinya mendapat penugasan untuk mendampingi Wapres dalam isu-isu strategis seperti UMKM, stunting, digitalisasi, serta ekonomi dan keuangan syariah.
“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk memulai pengabdian sebagai Staf Khusus Wakil Presiden,” tulis Tina.
Sebelum menjadi Stafsus Wapres, Tina sempat menjabat sebagai Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM sejak 2020 hingga Agustus 2024.
Sorotan Publik dan Catatan Transparansi
Penempatan beberapa tokoh politik dalam jajaran komisaris Pertamina Patra Niaga tidak lepas dari sorotan pengamat. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Dedi Kurniawan, menyebut bahwa tren bagi-bagi jabatan politik di BUMN perlu dikawal ketat agar tidak menggerus profesionalisme.
“Penunjukan komisaris BUMN tak bisa hanya berbasis afiliasi politik. Harus tetap mengutamakan kapasitas, kredibilitas, dan rekam jejak,” ujar Dedi.
Di sisi lain, pengamat BUMN dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy, menilai bahwa sinergi antara tokoh politik dan profesional tetap bisa memberi nilai tambah jika dilakukan secara proporsional.
“Yang penting adalah bagaimana para komisaris ini memahami tugas pengawasan dan mampu menjembatani komunikasi antara BUMN dan masyarakat,” kata Yusuf.
Pertamina Patra Niaga memiliki peran krusial dalam distribusi BBM dan LPG nasional, termasuk di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Dengan struktur baru ini, publik berharap efisiensi dan transparansi kinerja perusahaan semakin meningkat.
Langkah digitalisasi, transformasi layanan, dan stabilitas pasokan energi menjadi tantangan utama yang harus dijawab para pemangku kebijakan di tubuh perusahaan.
Ikuti terus berita akurat dan tajam lainnya hanya di JurnalLugas.Com
