JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda strategis pemerintah.
Menurutnya, manfaat program tersebut jauh lebih besar bagi masyarakat sehingga tidak boleh dihentikan hanya karena ulah segelintir oknum yang mencoba mengambil keuntungan secara melawan hukum.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia mengakui pemerintah menemukan indikasi adanya pihak-pihak yang berupaya menyalahgunakan pelaksanaan program MBG.
Menurut Presiden, praktik korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk sehingga pengawasan harus diperkuat sejak tingkat pusat hingga daerah.
Ia menilai seluruh pihak perlu terlibat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat.
“Program ini tetap dilanjutkan. Kalau ada yang mencoba mencuri uang rakyat melalui MBG, itu harus dihentikan,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
Kepala Daerah Diminta Aktif Memeriksa Dapur MBG
Prabowo memberikan kewenangan kepada gubernur, bupati, camat hingga kepala desa untuk melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.
Pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan dapur penyedia makanan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar seluruh proses distribusi berjalan sesuai aturan serta menghindari potensi penyimpangan anggaran.
Ia berharap pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah hingga perangkat desa.
Masyarakat Diajak Berani Melapor
Dalam arahannya, Presiden juga mengajak masyarakat ikut menjadi bagian dari sistem pengawasan.
Warga diminta tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.
Laporan dapat disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) maupun langsung kepada Presiden melalui berbagai saluran yang tersedia.
Prabowo bahkan mendorong masyarakat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, keterlibatan publik akan mempersempit ruang gerak oknum yang mencoba memanfaatkan program pemerintah demi kepentingan pribadi.
Aparat Diminta Mengawasi Tanpa Intimidasi
Selain pemerintah daerah dan masyarakat, Presiden meminta aparat keamanan, mulai dari Dandim, Kapolres hingga Kapolsek, ikut memastikan pelaksanaan MBG berlangsung sesuai ketentuan.
Namun, Prabowo mengingatkan agar fungsi pengawasan dilakukan secara profesional dan tidak berubah menjadi tindakan yang membebani penyelenggara di lapangan.
Ia menegaskan aparat harus hadir untuk menjaga integritas program, bukan membuka peluang munculnya praktik pungutan ataupun permintaan setoran.
Pengawasan Jadi Kunci Keberhasilan MBG
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, transparansi dan pengawasan menjadi faktor penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaannya.
Dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat secara bersamaan, pemerintah berharap setiap potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih cepat sehingga tujuan utama MBG dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia tetap tercapai.
Baca berita nasional dan informasi terkini lainnya di https://JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
