JurnalLugas.Com — Konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung pada Selasa (29/7/2025) menghasilkan deklarasi bersejarah yang menyerukan dukungan penuh terhadap Solusi Dua Negara. Deklarasi ini mendesak Israel agar menyatakan komitmennya terhadap pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Deklarasi yang dinamai New York Declaration ini menjadi pijakan baru dalam mengakhiri konflik panjang yang telah berlangsung selama hampir delapan dekade antara Israel dan Palestina. Momentum ini diperkuat dengan seruan konkret dari komunitas internasional untuk menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan, termasuk penghentian blokade Gaza yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan.
Rencana Bertahap Menuju Palestina Merdeka
Dalam pernyataan resmi, konferensi merinci langkah bertahap menuju terbentuknya negara Palestina yang demiliterisasi dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Langkah tersebut mencakup integrasi Palestina ke dalam tatanan geopolitik Timur Tengah yang lebih luas, sebagai bagian dari stabilitas regional.
Konferensi berlangsung selama dua hari dan dihadiri oleh 15 negara peserta, disokong oleh Uni Eropa, Liga Arab, Prancis, dan Arab Saudi. Mereka menyepakati pembentukan delapan gugus tugas tingkat tinggi yang bertugas menyusun langkah-langkah teknis menuju implementasi solusi dua negara.
Bagian dari rencana ini termasuk pembentukan komite administratif transisi di bawah otoritas Palestina. Komite ini akan memimpin pemerintahan sementara usai tercapainya gencatan senjata di Gaza dan secara bertahap mengambil alih seluruh wilayah Palestina.
Dukungan Internasional terhadap Misi PBB di Gaza
Deklarasi turut menetapkan pembentukan misi stabilisasi internasional sementara yang akan berada di bawah koordinasi PBB. Tugas utama misi ini adalah melindungi warga sipil Palestina, mendukung proses transfer keamanan ke otoritas Palestina, serta menjamin stabilitas dan kepatuhan terhadap perjanjian damai yang akan datang.
Inisiatif ini muncul di tengah laporan krisis kelaparan dan malnutrisi ekstrem di Gaza akibat blokade Israel yang dinilai menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan. Meskipun pemerintah Israel membantah tuduhan tersebut, tekanan internasional terus meningkat seiring memburuknya kondisi kemanusiaan.
Kecaman terhadap Kekerasan Kedua Pihak
New York Declaration juga berisi kecaman terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konflik. Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab yang hadir dalam konferensi ini turut mengutuk serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas terhadap warga sipil Israel pada 7 Oktober 2023.
Serangan tersebut menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan ratusan lainnya disandera, dengan sekitar 50 orang dilaporkan masih ditahan hingga saat ini. Di sisi lain, deklarasi juga mengecam serangan militer Israel terhadap infrastruktur sipil di Jalur Gaza yang dinilai menyebabkan kerusakan masif dan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar.
Data dari Kementerian Kesehatan di Gaza mencatat bahwa lebih dari 60.000 warga Palestina telah kehilangan nyawa sejak konflik memanas, meskipun angka ini tidak merinci secara spesifik jumlah warga sipil dan kombatan.
Seruan Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat
Salah satu poin utama dalam deklarasi adalah permintaan kepada seluruh negara anggota PBB untuk segera mengakui negara Palestina sebagai bagian penting dari tercapainya solusi dua negara. Seruan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memberikan legitimasi terhadap hak-hak bangsa Palestina dan mendorong terciptanya perdamaian jangka panjang.
Meskipun tidak menyebut Israel secara langsung, deklarasi mengecam berbagai tindakan sepihak yang dianggap melanggar hukum internasional, termasuk perluasan pemukiman di wilayah Tepi Barat yang selama ini menjadi titik panas konflik.
Israel secara resmi menolak hasil konferensi tersebut. Pemerintah menyatakan bahwa pendekatan yang diambil konferensi mengabaikan faktor keamanan dan kepentingan nasional Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali menegaskan penolakannya terhadap konsep dua negara.
Sikap Amerika Serikat juga tidak mendukung hasil konferensi. Washington memilih memboikot pertemuan tersebut dengan alasan waktu pelaksanaan dan substansi diskusi yang dinilai tidak akan memberikan hasil nyata.
Dukungan Kekuatan Barat
Meskipun tidak didukung Washington, dua kekuatan utama Barat yaitu Prancis dan Inggris menyatakan dukungan terbuka terhadap pendirian negara Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan niatnya untuk secara resmi mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang.
Pemerintah Prancis membantah klaim bahwa pengakuan tersebut akan memperkuat kelompok militan seperti Hamas. Sebaliknya, langkah ini justru diyakini akan memperlemah posisi ekstremis dengan memberikan ruang bagi diplomasi yang lebih luas dan terlegitimasi.
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menyatakan komitmennya untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Pernyataan ini datang bersamaan dengan tenggat waktu delapan minggu bagi Israel untuk menyetujui gencatan senjata dan memulai proses perdamaian yang bermakna.
Dengan posisi ini, Inggris dan Prancis menjadi dua negara anggota G7 pertama yang menyatakan dukungan eksplisit terhadap pendirian negara Palestina.
Meskipun deklarasi ini belum menghasilkan keputusan final, banyak pihak menilai bahwa langkah PBB ini merupakan babak baru dalam diplomasi Timur Tengah. Dengan dukungan kekuatan besar Eropa dan dukungan moral dari negara-negara Arab, harapan akan terbentuknya negara Palestina yang merdeka kini tampak lebih nyata dibandingkan sebelumnya.
Namun, jalan menuju perdamaian tetap panjang. Kegagalan dalam mengimplementasikan langkah-langkah konkret seperti gencatan senjata, transfer kekuasaan, dan pembentukan pemerintahan transisi dapat menghambat proses tersebut.
Meski demikian, deklarasi ini menjadi sinyal kuat bahwa komunitas internasional tidak lagi pasif dalam menghadapi konflik yang telah menelan banyak korban. Solusi dua negara kini bukan hanya slogan, tetapi telah berubah menjadi agenda aktif dalam percaturan geopolitik global.
Untuk informasi terkini seputar politik global, kunjungi JurnalLugas.Com.
