JurnalLugas.Com – Pemerintah Swedia tengah menimbang langkah tegas berupa pemberian sanksi terhadap sejumlah menteri Kabinet Israel yang dikenal berhaluan kanan ekstrem. Langkah ini menjadi respons atas memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza yang tak kunjung mereda.
Menteri Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Swedia, Benjamin Dousa, menyatakan bahwa Israel hingga kini masih memberlakukan blokade terhadap bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Ia menilai Uni Eropa perlu bertindak lebih tegas menanggapi situasi tersebut.
“Kami sedang mempelajari opsi untuk meningkatkan tekanan terhadap otoritas Israel. Salah satunya adalah menjatuhkan sanksi kepada pejabat ekstremis di Kabinet Israel, sekaligus meninjau kembali perjanjian kemitraan yang sudah ada,” ujar Dousa dalam pernyataan resminya, Kamis (31/7/2025).
Krisis Kemanusiaan Terburuk Sejak Konflik Meletus
Menurut Dousa, kondisi warga Gaza kini berada pada titik terburuk sejak konflik pecah. Ia menuding Israel memperburuk kelaparan dengan operasi militer dan pengepungan berkepanjangan yang memutus akses kebutuhan pokok.
Meski Uni Eropa telah berupaya menyalurkan bantuan, Dousa menegaskan bahwa hanya sedikit negara anggota yang bersedia mengambil langkah lebih keras terhadap Israel.
“Baru ada sekitar lima hingga enam negara Uni Eropa yang mendukung langkah tekanan yang ingin kami dorong. Kami berharap bisa meyakinkan lebih banyak negara untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan,” imbuhnya.
Swedia Gandakan Bantuan untuk Gaza
Sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, Swedia dalam beberapa bulan terakhir telah menggandakan nilai bantuannya untuk Gaza. Anggaran bantuan yang semula sekitar 40 juta dolar AS (Rp658 miliar) kini meningkat menjadi 80 juta dolar AS (Rp1,3 triliun).
“Tidak ada negara Uni Eropa lain yang mengalokasikan dana bantuan sebesar Swedia untuk Gaza,” tegas Dousa.
Israel Abaikan Seruan Gencatan Senjata
Sejak 7 Oktober 2023, tentara Israel terus melakukan serangan intensif ke wilayah Gaza, mengabaikan seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata. Data terbaru menyebutkan lebih dari 60.000 warga Palestina tewas akibat pengeboman tanpa henti yang juga menghancurkan infrastruktur vital, termasuk jaringan pangan.
Dampak krisis ini semakin diperkuat oleh tuduhan serius dari kelompok hak asasi manusia Israel, B’Tselem, dan organisasi Physicians for Human Rights. Kedua kelompok tersebut menuding Israel melakukan tindakan yang mengarah pada genosida, termasuk penghancuran sistematis masyarakat Palestina dan pembongkaran layanan kesehatan di Gaza.
Situasi yang kian memburuk ini membuat Swedia bersikap tegas dan berpotensi menjadi salah satu negara Eropa terdepan yang mengambil langkah sanksi politik terhadap Israel, terutama terhadap menteri-menteri berhaluan ekstrem kanan yang dianggap memiliki peran besar dalam memperburuk penderitaan warga Gaza.
Untuk berita politik dan isu kemanusiaan terkini lainnya, kunjungi: JurnalLugas.Com
