JurnalLugas.Com — Aparat kepolisian terus memburu pelaku dan dalang di balik serangkaian aksi demonstrasi anarkistis yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025. Hingga Selasa (2/9), tercatat 3.195 orang telah diamankan di 15 Polda, dengan 93 di antaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Data kepolisian menunjukkan, jumlah tersangka terbanyak berasal dari Polda Jawa Timur (51 orang), diikuti Polda Metro Jaya (38 orang), dan Polda Papua Barat Daya (4 orang). Ratusan lainnya telah dipulangkan, sementara ribuan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, aparat harus mengusut tuntas para dalang, khususnya terkait insiden pembakaran Gedung DPRD Makassar yang menewaskan tiga orang. Presiden menyebut, peristiwa tersebut menunjukkan gejala tindakan yang mengarah pada makar.
“Ini tindakan-tindakan makar, ini bukan penyampaian aspirasi. Semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab,” ujar Presiden Prabowo, 1 September 2025.
Analisis pengamat intelijen Wawan Purwanto mendukung sikap Presiden. Menurutnya, data lapangan menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yang mengarah pada unsur makar.
“Unsur teror juga terlihat karena aksi kekerasan telah menimbulkan rasa takut yang luas. Persiapan bom molotov di berbagai lokasi menunjukkan perencanaan yang matang,” jelas Wawan.
Di sisi lain, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada penegakan hukum. Ia menekankan, meski ada pihak yang menunggangi aksi, akar masalah sebenarnya adalah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Kegelisahan masyarakat itu nyata. Daya beli melemah, harga beras naik, dan kelas menengah menyusut,” kata Burhanuddin.
“Penegakan hukum penting untuk mengembalikan wibawa negara, tapi harus tetap hormati HAM. Jika akar masalah ekonomi tak diatasi, kerusuhan bisa muncul lagi,” tambahnya.
Situasi ini menempatkan pemerintah pada dua tugas besar: menindak tegas pelaku anarkisme tanpa melanggar hak asasi manusia sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi yang menjadi sumber utama ketidakpuasan publik.
Langkah cepat dan tepat diperlukan agar ketegangan tidak berlarut dan keamanan tetap terjaga, sambil menyelesaikan persoalan ekonomi yang membebani masyarakat luas.
Sumber lengkap dan update terbaru bisa diakses di JurnalLugas.Com.
