JurnalLugas.Com — Pemerintah mulai mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai strategi memperkuat ekonomi masyarakat desa sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah. Program ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen utama dalam memperluas aktivitas ekonomi produktif hingga ke tingkat pedesaan.
Peluncuran ribuan unit koperasi tahap awal dinilai bukan sekadar program administratif, melainkan bagian dari pembangunan infrastruktur ekonomi desa berbasis sistem bisnis modern. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi dapat beroperasi secara bertahap hingga akhir 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembentukan KDMP diarahkan untuk menciptakan tata kelola ekonomi desa yang lebih produktif dan profesional. Menurutnya, pola pengelolaan koperasi akan dibangun dari rantai pasok hingga distribusi agar mampu menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Ia menilai selama ini sebagian dana desa belum sepenuhnya memberikan efek optimal terhadap penguatan ekonomi lokal. Karena itu, pemerintah mulai mendorong pemanfaatan anggaran desa ke dalam ekosistem usaha produktif yang memiliki perputaran ekonomi lebih jelas.
“Konsepnya bukan sekadar koperasi biasa, tetapi bisnis desa yang dijalankan profesional dari hulu sampai hilir sehingga manfaat ekonominya lebih terasa,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
Pemerintah menargetkan sekitar 20 ribu unit KDMP dapat terbentuk pada Agustus 2026. Jumlah tersebut akan terus diperluas hingga mencapai 60 ribu unit koperasi pada akhir tahun mendatang.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyiapkan dukungan melalui fasilitas pinjaman perbankan dengan nilai mencapai sekitar Rp240 triliun. Skema pembayaran disebut telah disiapkan melalui pengelolaan ulang dana desa sehingga tidak menambah beban baru terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menegaskan pembiayaan program telah dirancang aman dalam jangka panjang. Pemerintah optimistis model tersebut mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar dibanding pola penggunaan anggaran desa sebelumnya.
Selain KDMP, pemerintah juga mengintegrasikan program ini dengan agenda Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kedua program diyakini dapat menciptakan perputaran ekonomi baru di daerah sekaligus meningkatkan aktivitas usaha masyarakat desa.
Ekonom menilai keberhasilan koperasi desa akan sangat bergantung pada kualitas manajemen, pendampingan usaha, serta kemampuan koperasi membangun jaringan distribusi yang sehat. Jika berjalan efektif, KDMP berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi berbasis komunitas terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan jumlah koperasi yang ditargetkan mencapai puluhan ribu unit, pemerintah berharap desa tidak lagi hanya menjadi pusat produksi bahan mentah, tetapi juga berkembang menjadi pusat ekonomi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Baca berita ekonomi dan kebijakan terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
