JurnalLugas.Com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus melakukan pembenahan serius untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Forum Belajar Bersama (FBB) yang mengangkat tema “Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri Pasca Kekerasan Kolektif serta Kerusuhan Akhir Agustus”, pada Jumat (12/9).
Menurut Mahfud, legitimasi kepolisian di mata masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kewenangan hukum, tetapi juga oleh kepercayaan publik. Ia menilai, berbagai peristiwa dalam aksi unjuk rasa terakhir membuat Polri berada dalam sorotan tajam.
Mahfud menekankan bahwa Polri perlu kembali pada nilai dasar sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Ia mengingatkan, filosofi dasar seperti Tri Brata dan Catur Prasetya harus benar-benar dipraktikkan dalam setiap langkah institusi kepolisian.
“Kalau Polri konsisten menghayati nilai-nilai dasarnya, dengan berpijak pada Pancasila dan UUD 1945, maka kepercayaan rakyat akan kembali tumbuh. Di situlah letak kunci Polri bisa tetap menjadi penjaga hukum sekaligus perekat NKRI,” ujar Mahfud.
Pentingnya Pendidikan dan Transformasi Moral
Senada dengan Mahfud, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana, menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pendidikan kepolisian.
Ia menjelaskan, transformasi Polri tidak cukup hanya mengandalkan teknologi modern atau strategi komunikasi. Yang paling mendasar adalah pembangunan moral, literasi, dan kesadaran etis di setiap level personel.
Chryshnanda menilai, konsep smart policing maupun media policing memang bisa membantu, tetapi hal itu tidak akan berarti jika Polri masih terjebak dalam praktik korupsi, sikap arogan, atau keberpihakan yang salah.
“Keberhasilan Polri menjaga legitimasi publik sangat bergantung pada integritas. Tanpa kejujuran dan sikap melayani, sulit bagi masyarakat untuk kembali percaya,” ungkap Chryshnanda.
Seruan dari Mahfud dan Chryshnanda mencerminkan kebutuhan mendesak bagi Polri untuk menjalankan reformasi menyeluruh. Perubahan yang dimaksud bukan hanya pada sistem dan kebijakan, tetapi juga pada cara Polri berinteraksi dengan masyarakat sehari-hari.
Dengan pendekatan yang lebih humanis, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan, Polri diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan serta menegakkan hukum di Indonesia.
Berita lain yang menarik bisa dibaca di JurnalLugas.Com.
