JurnalLugas.Com – Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menorehkan babak penting dalam diplomasi Timur Tengah. Sebanyak 142 dari 193 negara anggota mendukung Deklarasi New York, sebuah resolusi yang menegaskan komitmen penyelesaian konflik Israel–Palestina melalui solusi dua negara.
Deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi Internasional Tingkat Tinggi di markas PBB pada Juli 2025, yang digagas bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. Dokumen tersebut merinci peta jalan perdamaian, termasuk gencatan senjata segera di Gaza, pembentukan negara Palestina yang dianggap berdaulat dan layak, pelucutan senjata kelompok bersenjata, hingga normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab.
Namun, momentum ini tak serta-merta menghadirkan konsensus global. Terdapat 10 negara yang tegas menolak resolusi, yakni: Amerika Serikat, Israel, Argentina, Papua Nugini, Paraguay, Mikronesia, Nauru, Palau, Hungaria, dan Tonga.
Sementara itu, 12 negara memilih abstain, di antaranya Albania, Denmark, Kamerun, Kanada, Afrika Selatan, hingga Korea Utara.
Alasan Penolakan Terhadap Negara Palestina
Meski mayoritas negara mendukung, penolakan terhadap berdirinya negara Palestina tidak bisa diabaikan. Beberapa alasan yang kerap menjadi dasar keberatan antara lain:
- Risiko Keamanan Regional
Israel dan sekutunya menilai pembentukan negara Palestina justru berpotensi memperbesar ancaman keamanan, khususnya bila kelompok bersenjata masih memiliki pengaruh signifikan di kawasan. - Ketiadaan Struktur Pemerintahan yang Stabil
Sejumlah pengamat berpendapat bahwa Palestina hingga kini belum memiliki sistem pemerintahan yang solid untuk mengelola negara secara efektif tanpa intervensi kelompok militer. - Potensi Gagalnya Solusi Dua Negara
Negara penolak menilai pendekatan dua negara hanyalah ilusi politik. “Selama Hamas masih eksis, sulit bicara tentang perdamaian yang benar-benar permanen,” ujar seorang diplomat senior Barat yang enggan disebutkan namanya. - Pertimbangan Politik Domestik
Seperti Amerika Serikat dan Hungaria, faktor politik dalam negeri juga memengaruhi sikap menolak. Dukungan terhadap Israel kerap menjadi pertimbangan strategis dalam menjaga aliansi internasional maupun konstelasi domestik.
Analisis: Jalan Panjang Diplomasi Palestina
Dengan hasil voting ini, perjuangan diplomatik Palestina masih jauh dari kata selesai. Dukungan mayoritas memang memberi legitimasi moral, namun penolakan negara-negara kunci seperti Amerika Serikat dan Israel menunjukkan bahwa implementasi di lapangan akan menghadapi hambatan serius.
Sebagaimana disampaikan pengamat hubungan internasional, Dr. R. Hidayat, “Deklarasi New York adalah kemenangan simbolis, bukan kemenangan substantif. Pertanyaan mendasarnya: siapa yang akan menjamin keamanan Israel dan pada saat bersamaan memberikan kedaulatan penuh bagi Palestina?”
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah masa depan Timur Tengah, apakah menuju rekonsiliasi atau justru konflik berkepanjangan.
Baca berita dan analisis politik internasional lainnya hanya di JurnalLugas.Com
