JurnalLugas.Com – Desakan publik terhadap kepemimpinan Bupati Pati, Sudewo, semakin menguat. Tekanan itu membuat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pati siap melayangkan rekomendasi pemecatan keanggotaan Sudewo dari partai.
Langkah tersebut diumumkan langsung di hadapan ratusan massa aksi Masyarakat Pati Bersatu (MPB) yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Pati, Jumat (19/9/2025).
Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Menurutnya, suara publik adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang wajib dihormati.
“Aspirasi warga akan kami teruskan ke DPD Jawa Tengah hingga ke DPP Partai Gerindra. Proses ini menjadi bagian dari komitmen partai mendengarkan suara rakyat,” ungkap Hardi, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Pati.
Selain pemecatan, massa aksi juga menuntut agar Fraksi Gerindra di DPRD melakukan perombakan anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Nama Irianto Budi Utomo disebut perlu diganti dengan kader lain yang lebih aktif.
Hardi menegaskan, Gerindra tidak menutup diri terhadap usulan tersebut.
“Kami sepakat Pansus harus berjalan maksimal. Karena itu, jika diperlukan pergantian, mekanismenya akan diproses sesuai aturan fraksi,” tambahnya.
DPRD Tegaskan Komitmen
Di sisi lain, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menekankan bahwa lembaganya berkomitmen penuh mengawal jalannya Pansus Hak Angket.
“Kami akan memastikan pansus bekerja sampai selesai. Jika terbukti ada kebijakan bupati yang menyalahi aturan, tentu DPRD tidak akan memberi persetujuan,” ujar Ali.
Ia juga menegaskan PDI Perjuangan sebagai fraksi mayoritas mendukung Teguh Bandang Waluyo tetap memimpin pansus. Namun, untuk merespons kritik masyarakat, anggota Pansus dari PDIP, Jokowi Yudi, akan diganti karena dianggap kurang aktif mengikuti rapat.
Publik Soroti Dugaan Penggembosan
Dalam unjuk rasa tersebut, MPB melayangkan enam poin tuntutan. Salah satunya menyinggung dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Bupati Sudewo dan kini tengah diproses melalui Hak Angket DPRD.
Namun, keraguan publik muncul terkait keseriusan pansus. Tim Advokasi MPB, Tristoni, mengaku menemukan indikasi adanya upaya melemahkan kerja pansus.
“Kami mencatat adanya sinyal penggembosan. Beberapa anggota pansus terlihat tidak aktif dan itu menjadi catatan penting. Bukti lengkap akan kami sampaikan secara resmi melalui jalur advokasi,” jelasnya.
Menjaga Kepercayaan Publik
Dengan berkembangnya desakan publik, DPRD dan partai politik pengusung berjanji menjaga integritas proses politik di Pati. Langkah ini dinilai penting agar kepercayaan masyarakat tidak terkikis oleh dinamika politik lokal.
Ikuti perkembangan berita politik terbaru hanya di JurnalLugas.Com
