JurnalLugas.Com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan penemuan besar sumber daya alam strategis berupa tanah jarang (rare earth) yang mengandung monasit di wilayah pertambangan ilegal di Bangka Belitung. Temuan ini diperkirakan memiliki potensi ekonomi mencapai Rp128 triliun.
Presiden mengungkapkan, sumber daya tersebut selama ini dikelola secara ilegal oleh enam smelter tanpa izin. Setelah dilakukan penyitaan oleh aparat penegak hukum, seluruh fasilitas kini telah diserahkan kepada PT Timah Tbk untuk dikelola secara resmi dan sesuai dengan ketentuan pemerintah.
“Dari hasil peninjauan, kami menemukan kandungan tanah jarang dengan nilai ekonomi yang luar biasa besar. Monasit yang ditemukan ini bisa mencapai nilai ratusan ribu dolar per ton. Jika dikalkulasikan, potensi totalnya mencapai lebih dari seratus triliun rupiah,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan keterangan di lokasi penyitaan, Senin (6/10/2025).
Potensi Nilai Ekonomi Capai Rp128 Triliun
Presiden menjelaskan, setiap ton monasit memiliki nilai jual sekitar 200.000 dolar AS atau setara Rp3,3 miliar. Di kawasan tersebut, diperkirakan terdapat sekitar 40.000 ton monasit. Dengan perhitungan kasar, total nilai ekonominya dapat mencapai 8 miliar dolar AS, atau setara Rp128 triliun.
Menurutnya, temuan ini menunjukkan betapa besar kekayaan sumber daya alam Indonesia yang belum tergarap dengan optimal. Ia menegaskan, potensi besar itu harus dikelola secara transparan dan profesional agar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.
“Ini bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam luar biasa. Tapi kita juga harus pastikan pengelolaannya dilakukan dengan benar, agar keuntungan yang dihasilkan bisa kembali untuk kesejahteraan rakyat,” kata Prabowo menegaskan.
Kerugian Negara dari Tambang Ilegal
Selain potensi besar tersebut, Presiden juga menyoroti besarnya kerugian negara akibat praktik penambangan tanpa izin. Berdasarkan hasil penyelidikan, enam perusahaan ilegal di kawasan itu diduga telah menyebabkan potensi kerugian hingga Rp300 triliun, termasuk dari penyelundupan hasil tambang.
“Bayangkan, hanya dari enam perusahaan saja, negara bisa kehilangan ratusan triliun rupiah. Ini sangat merugikan bangsa,” ungkap Prabowo.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan negara dan akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di seluruh wilayah Indonesia.
Apresiasi untuk Aparat dan Penegak Hukum
Dalam kesempatan itu, Presiden memberikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, TNI, Bea Cukai, dan Bakamla, yang telah bekerja keras membongkar praktik tambang ilegal tersebut.
“Saya bangga dengan kerja keras seluruh aparat yang terlibat. Ini bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi kekayaan alam kita,” ucapnya.
Presiden juga meminta agar upaya pemberantasan tambang ilegal tidak berhenti sampai di sini. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menjaga sumber daya alam strategis nasional agar tidak terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kita harus teruskan perjuangan ini. Selamatkan kekayaan negara untuk rakyat. Jangan sampai kekayaan kita jatuh ke tangan yang salah,” tutur Prabowo.
Momentum Baru Pengelolaan Mineral Strategis
Temuan tanah jarang di Bangka Belitung ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat pengelolaan mineral strategis yang berperan penting bagi industri masa depan, seperti kendaraan listrik, teknologi hijau, dan perangkat elektronik modern.
Pemerintah berkomitmen memastikan hasil sumber daya alam ini tidak hanya diekspor mentah, tetapi juga diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah ekonomi yang besar dan membuka lapangan kerja baru.
Berita lengkap dan analisis ekonomi nasional lainnya bisa dibaca di JurnalLugas.Com.
