JurnalLugas.Com — Ketegangan kembali meningkat di Jalur Gaza setelah kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengecam keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak membuka kembali perlintasan perbatasan Rafah. Langkah tersebut dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata yang baru saja diberlakukan awal Oktober lalu.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu (18/10), Hamas menilai keputusan itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen yang telah disampaikan kepada para mediator internasional.
“Keputusan Netanyahu untuk tetap menutup perlintasan Rafah hingga pemberitahuan lebih lanjut adalah pelanggaran nyata terhadap kesepakatan gencatan senjata serta penolakan terhadap janji yang telah dibuat di hadapan mediator,” ujar pernyataan Hamas.
Rafah, Satu-satunya Jalur Napas Gaza
Perlintasan Rafah, yang menghubungkan Gaza dengan Mesir, merupakan satu-satunya jalur keluar bagi lebih dari dua juta warga Palestina dari wilayah terkepung tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai awal Oktober, Rafah seharusnya kembali dibuka pada Rabu lalu sebagai bagian dari fase pertama perjanjian gencatan senjata.
Namun, keputusan pemerintah Israel untuk menunda pembukaan kembali perlintasan ini dianggap memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah.
“Penutupan berkepanjangan terhadap Rafah menghalangi evakuasi korban luka, membatasi pergerakan warga sipil, dan menghambat masuknya bantuan kemanusiaan serta peralatan pencarian korban di bawah reruntuhan,” tulis Hamas dalam keterangan lanjutannya.
Menurut data yang dirilis kelompok tersebut, sejak Mei 2024, militer Israel terus memblokir perlintasan Rafah, bahkan sebelum serangan besar-besaran ke Gaza yang dimulai pada Oktober 2023.
Pelanggaran dan Korban Terus Bertambah
Hamas juga menuduh Israel telah melakukan lebih dari 47 pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Serangan-serangan tersebut, menurut laporan kelompok itu, menyebabkan sedikitnya 38 korban jiwa dan 143 luka-luka hanya dalam beberapa hari terakhir.
“Deretan pelanggaran ini menegaskan bahwa Israel tidak memiliki itikad untuk mematuhi perjanjian,” ungkap juru bicara Hamas, yang menambahkan bahwa kebijakan pengepungan masih berlanjut tanpa henti.
Seruan kepada Mediator Internasional
Hamas mendesak negara-negara penjamin dan mediator termasuk Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat untuk segera menekan Israel agar membuka kembali Rafah serta menjalankan seluruh klausul gencatan senjata.
Berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui, Hamas sebelumnya telah membebaskan 20 sandera Israel dan menyerahkan jenazah 13 lainnya, sebagai imbalan atas pembebasan hampir 2.000 tahanan Palestina.
Kesepakatan itu merupakan bagian dari rencana bertahap yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump, yang mencakup pembebasan sandera, rekonstruksi Gaza, dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa keterlibatan Hamas secara langsung.
Krisis Kemanusiaan yang Kian Memburuk
Sejak pecahnya perang pada Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 68.100 korban tewas dan 170.200 luka-luka, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.
Penutupan Rafah yang terus berlanjut dinilai akan memperburuk kondisi kemanusiaan dan menghambat upaya pemulihan di wilayah yang sudah luluh lantak akibat serangan udara dan darat Israel.
Hamas menegaskan bahwa Israel tengah menciptakan “dalih palsu” untuk menghindari tanggung jawabnya dalam melaksanakan kesepakatan damai.
Sumber berita terkini dan analisis lengkap lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.com
