JurnalLugas.Com — Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi menegaskan bahwa tudingan Amerika Serikat (AS) dan Israel terkait ancaman nuklir Iran hanyalah kebohongan keji yang digunakan untuk membenarkan aksi militer terhadap negaranya.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui platform X pada Minggu malam, 2 November 2025, Araghchi menyatakan bahwa alasan serangan udara yang dilakukan oleh kedua negara tersebut tidak memiliki dasar fakta dan bertentangan dengan laporan resmi lembaga internasional.
“Iran tidak menghancurkan diplomasi. Mereka yang meledakkan meja perundinganlah yang melakukannya,” tegas Araghchi dalam unggahannya.
Klaim Nuklir Dibantah Badan Energi Atom Internasional
Menurut Araghchi, tuduhan yang disebarkan Washington dan Tel Aviv telah dibantah secara terbuka oleh Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi, serta Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi.
Keduanya memastikan bahwa tidak ada indikasi peningkatan aktivitas nuklir Iran yang dapat dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan kawasan.
“Iran mematuhi prosedur internasional di bawah pengawasan IAEA. Semua tuduhan terkait ancaman nuklir hanyalah propaganda politik untuk menjustifikasi serangan,” ujar seorang pejabat diplomatik yang enggan disebutkan namanya.
Serangan Udara Besar-besaran ke Fasilitas Nuklir Iran
Sebelumnya, ketegangan meningkat setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran pada 13 Juni 2025 yang menargetkan sejumlah wilayah strategis Iran, termasuk fasilitas militer dan instalasi nuklir.
Beberapa pekan setelahnya, pada 22 Juni, pasukan Amerika Serikat turut melancarkan serangan udara ke tiga lokasi nuklir utama: Natanz, Fordow, dan Isfahan.
Aksi tersebut memicu kecaman internasional dan memperburuk hubungan diplomatik antara Teheran dengan negara-negara Barat.
Sejumlah analis menilai bahwa langkah militer AS dan Israel dilakukan sebagai bentuk tekanan politik terhadap Iran, yang saat itu sedang menggelar perundingan diplomatik mengenai pencabutan sanksi ekonomi.
Perundingan Nuklir Iran-AS Terhenti
Sebelum eskalasi meningkat, Iran dan Amerika Serikat telah melakukan lima putaran perundingan tidak langsung yang dimediasi oleh Pemerintah Oman.
Dialog tersebut membahas program nuklir Teheran dan kemungkinan pencabutan sanksi ekonomi AS yang telah lama membebani perekonomian Iran.
Pertemuan keenam dijadwalkan berlangsung tak lama sebelum serangan Israel terjadi, namun akhirnya dibatalkan.
Menurut sejumlah diplomat kawasan, langkah militer tersebut membuat peluang diplomasi semakin tertutup dan meningkatkan risiko konflik terbuka di Timur Tengah.
Reaksi Internasional dan Seruan untuk Menahan Diri
Sejumlah negara, termasuk Rusia, Tiongkok, dan Turki, menyerukan pengekangan terhadap tindakan militer di kawasan Teluk Persia.
Mereka mendesak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan guna menghindari ketegangan lebih lanjut yang bisa berujung pada konflik regional.
Pemerhati hubungan internasional menilai bahwa narasi ancaman nuklir Iran kerap digunakan sebagai alat politik oleh pihak tertentu untuk memperoleh legitimasi tindakan militer.
Sementara itu, Iran terus menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan nuklir internasional yang diawasi IAEA.
Iran Teguh pada Jalur Diplomasi
Menteri Araghchi menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa Iran tetap membuka pintu dialog dengan negara mana pun yang menghormati kedaulatan dan hukum internasional.
Ia menilai bahwa diplomasi masih menjadi jalan terbaik untuk menjaga stabilitas kawasan dan menghindari perang berkepanjangan.
“Kebenaran akan terungkap. Dunia akan melihat siapa yang benar-benar menolak perdamaian,” ujarnya.
Dengan pernyataan tersebut, Iran tampaknya berusaha mengembalikan kepercayaan internasional terhadap komitmennya dalam program nuklir damai dan menepis narasi ancaman yang selama ini digulirkan oleh lawan politiknya.
Baca berita geopolitik dan ekonomi global lainnya hanya di JurnalLugas.Com
