JurnalLugas.Com — Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan tengah menyiapkan rencana besar yang berpotensi mengguncang hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Meksiko. Menurut laporan sejumlah media AS pada Senin, 3 November 2025, pemerintahan Trump kini tengah menyusun strategi untuk mengirim pasukan militer ke wilayah Meksiko guna menyerang laboratorium narkoba dan memburu pimpinan kartel besar.
Informasi ini dikonfirmasi oleh dua pejabat aktif dan dua mantan pejabat tinggi AS yang menyebut bahwa tahap awal pelatihan operasi sudah dimulai. Namun, keputusan akhir untuk menjalankan misi tersebut disebut belum diambil secara resmi.
“Pemerintahan Trump berkomitmen menggunakan pendekatan seluruh elemen pemerintah untuk menanggulangi ancaman kartel terhadap warga negara Amerika,” ujar seorang pejabat senior Gedung Putih, dikutip dari laporan media AS.
Operasi Gabungan Militer dan CIA
Rencana operasi ini dikabarkan akan melibatkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Joint Special Operations Command/JSOC) yang beroperasi di bawah otoritas intelijen AS, atau dikenal sebagai Title 50. Tak hanya itu, agensi intelijen CIA juga disebut akan turut serta dalam pelaksanaan misi.
Jika disetujui, drone tempur akan menjadi ujung tombak serangan terhadap laboratorium produksi narkoba serta target-target utama kartel. Namun, penggunaan drone tersebut membutuhkan operator darat, sehingga kehadiran pasukan AS di wilayah Meksiko menjadi hal yang nyaris tak terhindarkan.
Langkah ini akan menandai pergeseran besar dalam kebijakan luar negeri AS, mengingat sebelumnya operasi militer dan CIA di Meksiko hanya berfungsi sebagai dukungan teknis bagi aparat lokal, bukan terlibat langsung dalam aksi bersenjata.
Kartel Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris
Rencana operasi ini muncul setelah Departemen Luar Negeri AS menetapkan enam kartel besar Meksiko sebagai organisasi teroris asing pada Februari 2025. Penetapan ini memberi landasan hukum bagi militer dan intelijen AS untuk melancarkan operasi rahasia lintas batas terhadap kelompok kriminal tersebut.
Seorang mantan pejabat keamanan AS menyebut bahwa penetapan tersebut “membuka jalan bagi operasi langsung tanpa perlu otorisasi Meksiko.”
Lanjutan dari Operasi di Venezuela
Misi ini juga disebut sebagai kelanjutan dari kampanye militer Trump sebelumnya, yang menargetkan kapal pengangkut narkoba di perairan sekitar Venezuela. Dalam operasi itu, Pentagon mengklaim telah menghancurkan 16 kapal dan menewaskan 64 anggota geng, termasuk dari kelompok Tren de Aragua.
Meski begitu, tidak ada bukti publik yang mengonfirmasi klaim tersebut, termasuk mengenai identitas para korban.
Trump: Kartel Ancaman Nasional AS
Trump dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa kartel narkoba dari Meksiko, Venezuela, hingga Kolombia adalah ancaman serius bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Ia menilai pendekatan penegakan hukum tradisional tidak lagi efektif mengatasi krisis narkoba yang menewaskan puluhan ribu warga AS setiap tahunnya.
“Kita tidak bisa terus menunggu sementara warga kita mati karena racun yang datang dari perbatasan selatan,” ungkap Trump dalam salah satu pidatonya bulan lalu.
Meksiko Tegas Menolak Intervensi
Di sisi lain, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum secara tegas menolak rencana intervensi militer AS. Ia menegaskan bahwa Meksiko tetap terbuka untuk kerja sama penegakan hukum, namun tidak akan menerima campur tangan langsung militer asing di wilayahnya.
“Kami menolak segala bentuk intervensi atau campur tangan. Meksiko berkoordinasi dan bekerja sama, tapi tidak tunduk,” tegas Sheinbaum dalam konferensi pers, mengacu pada pernyataan resmi yang diterjemahkan Kedutaan Besar Meksiko di AS.
Trump sendiri mengaku menghormati Sheinbaum, namun tetap menyebut bahwa “Meksiko kini dikendalikan oleh kartel,” sebuah pernyataan yang kembali memperkeruh hubungan diplomatik kedua negara.
Belum Ada Keputusan Final
Meski perencanaan operasi sudah berjalan, sejumlah pejabat AS menegaskan bahwa belum ada keputusan final dari Gedung Putih. Pemerintah masih mempertimbangkan opsi koordinasi diplomatik dengan Meksiko sebelum mengambil langkah sepihak.
Namun, jika situasi dianggap mendesak, Trump dikabarkan siap mengambil tindakan unilateral, dengan alasan perlindungan terhadap warga AS dan pemberantasan sumber narkoba internasional.
Langkah ini berpotensi memicu ketegangan diplomatik dan hukum internasional, terutama jika pasukan AS benar-benar menembus batas negara tanpa izin resmi.
Rencana serangan militer terhadap kartel Meksiko menandai kebijakan agresif baru dalam perang melawan narkoba yang selama ini menjadi fokus utama pemerintahan Trump. Dunia kini menunggu, apakah Washington akan benar-benar mengeksekusi operasi tersebut, atau memilih jalur diplomasi demi menjaga stabilitas kawasan.
Baca berita selengkapnya hanya di JurnalLugas.Com
