JurnalLugas.Com — Situasi konflik Sudan memasuki babak baru setelah kelompok pemberontak Rapid Support Forces (RSF) secara resmi menyatakan kesediaan menghentikan pertempuran sementara melalui gencatan senjata kemanusiaan selama tiga bulan. Keputusan tersebut diklaim bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil serta mempermudah distribusi bantuan yang selama ini terhambat akibat perang.
Dalam pernyataan video, Komandan RSF Mohamed Hamdan Dagalo menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan langkah politik, melainkan kemanusiaan.
Menurut Dagalo, “Gencatan senjata ini kami jalankan demi keselamatan rakyat Sudan dan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau orang-orang yang membutuhkan tanpa hambatan.” Ia menambahkan bahwa pihaknya membuka ruang bagi seluruh lembaga kemanusiaan untuk bekerja lebih efektif di wilayah konflik.
Dagalo juga menyampaikan bahwa RSF menunggu respons positif dari Angkatan Bersenjata Sudan dan berharap mediator internasional dapat memainkan peran penting. “Kami meminta para penengah dari Amerika Serikat, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk mendorong pihak militer agar menempuh langkah yang sama demi kepentingan warga,” ucapnya.
Tanggapan Berbeda dari Angkatan Bersenjata Sudan
Harapan tersebut belum mendapat sambutan sejalan dari pihak pemerintah Sudan. Ketua Dewan Kedaulatan Transisi sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata, Abdel Fattah al-Burhan, justru mengkritik keras rencana penyelesaian konflik yang disampaikan Washington melalui Penasihat Senior AS untuk Urusan Arab dan Afrika, Massad Boulos.
Dalam komentarnya, al-Burhan menilai usulan AS tidak mewakili kepentingan Sudan. Ia menyebut bahwa pendekatan tersebut justru dapat memperburuk situasi dan bukan solusi yang layak untuk mengakhiri perang. Sikap tegas ini menunjukkan bahwa kesepakatan damai belum sepenuhnya berada dalam jalur yang sama antara kedua pihak bertikai.
Ancaman Kemanusiaan Makin Mengkhawatirkan
Sejak pecahnya pertempuran pada April 2023, Sudan menghadapi kehancuran besar-besaran. Ribuan warga sipil kehilangan nyawa, jutaan lainnya mengungsi, dan banyak fasilitas kesehatan serta infrastruktur publik rusak tak berfungsi.
Komite Internasional Palang Merah (ICRC) memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan dapat memasuki fase paling berbahaya.
Seorang perwakilan ICRC menekankan bahwa “Jika pertempuran tidak dihentikan sementara, risiko penyebaran penyakit menular meningkat drastis, dan sistem kesehatan yang tersisa bisa runtuh total.” Lembaga itu juga mendorong kedua pihak untuk memberikan akses aman bagi bantuan medis dan kemanusiaan.
Bisa Menjadi Titik Balik untuk Sudan
Keberhasilan gencatan senjata ini sangat bergantung pada persetujuan Angkatan Bersenjata Sudan. Jika kedua belah pihak menyatakan komitmen, proses evakuasi korban, suplai makanan, bantuan kesehatan, dan pembukaan jalur kemanusiaan dapat berjalan untuk pertama kalinya setelah lebih dari dua tahun konflik.
Namun jika kesepakatan tidak tercapai, peluang menuju damai dapat kembali memudar dan jutaan rakyat Sudan akan tetap terjebak dalam perang tanpa kepastian.
Harapan warga sekarang tertuju pada keputusan politik dan tekanan diplomatik internasional apakah gencatan senjata menjadi awal rekonsiliasi, atau hanya jeda singkat sebelum pertempuran kembali berkobar seperti sebelumnya.
Berita internasional terbaru lainnya dapat dibaca di: https://JurnalLugas.Com
