JurnalLugas.Com — Situasi di Jalur Gaza kembali memburuk meski perjanjian gencatan senjata resmi mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025. Otoritas Gaza pada Minggu melaporkan bahwa 357 warga Palestina tewas dan 903 orang lainnya terluka akibat serangan Israel sepanjang periode gencatan senjata tersebut.
Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak, menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi bukan insiden sporadis, melainkan pola serangan terstruktur.
Dalam laporannya, kantor tersebut juga membeberkan bahwa 38 warga Palestina ditahan secara sewenang-wenang oleh pasukan Israel. Selain itu, mereka mendokumentasikan 591 pelanggaran gencatan senjata, mulai dari tembakan langsung ke warga sipil, serangan terhadap rumah serta tenda pengungsian, hingga pembongkaran paksa tempat tinggal.
“Pelanggaran ini menunjukkan bahwa pendudukan Israel sengaja merusak kesepakatan dan menciptakan situasi penuh kekerasan di lapangan,” ujar pihak Kantor Media Gaza dalam keterangan tertulisnya.
Pernyataan itu menambahkan bahwa tindakan Israel selama masa gencatan senjata merupakan “kejahatan sistematis” yang memperluas kehancuran dan menimbulkan penderitaan kolektif. Hal ini, menurut mereka, menjadi bentuk pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa.
Desakan Internasional untuk Menghentikan Serangan
Pemerintah Gaza mendesak Presiden AS Donald Trump, sebagai mediator dan penjamin utama gencatan senjata, untuk mengambil tindakan cepat. Tekanan juga diarahkan kepada Dewan Keamanan PBB agar memberikan langkah nyata untuk memaksa Israel mematuhi perjanjian.
Kesepakatan gencatan senjata ini sebelumnya dimediasi oleh Turki, Mesir, dan Qatar, serta mendapat dukungan penuh dari AS. Perjanjian itu disusun untuk menghentikan rangkaian serangan yang telah berlangsung selama dua tahun dan menyebabkan lebih dari 70.000 korban jiwa, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Lebih dari 170.000 orang terluka sejak konflik berkobar pada Oktober 2023.
Isi Kesepakatan: Pembebasan Sandera hingga Rehabilitasi Gaza
Fase pertama kesepakatan mencakup pertukaran tahanan pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Selain itu, paket rekonstruksi skala besar direncanakan, termasuk pembangunan kembali infrastruktur dan mekanisme pemerintahan baru yang disebut-sebut tidak akan melibatkan Hamas.
Namun, serangan yang terus terjadi disebut berpotensi menggagalkan seluruh proses, memperburuk kondisi keamanan, serta menghambat upaya kemanusiaan yang sedang berjalan.
Kunjungi sumber berita lainnya: https://JurnalLugas.Com
