JurnalLugas.Com — Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjadwalkan pembacaan putusan terhadap Kim Keon-hee, mantan ibu negara Korea Selatan, pada 28 Januari 2026. Kim merupakan istri mantan Presiden Yoon Suk-yeol yang telah resmi dimakzulkan, dan kini menghadapi dakwaan serius terkait kasus korupsi.
Putusan tersebut diumumkan pada Rabu, 17 Desember 2025, dalam laporan resmi pengadilan. Majelis hakim akan memutus perkara yang menjerat Kim atas dugaan pelanggaran sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Dana Politik.
Sebelumnya, tim penasihat khusus yang dipimpin Min Joong-ki menuntut hukuman 15 tahun penjara terhadap Kim. Tim ini memimpin penyelidikan independen atas dugaan praktik korupsi yang melibatkan pasangan mantan pemimpin Korea Selatan tersebut. Kim diketahui telah ditahan sejak Agustus di pusat penahanan Seoul guna menjalani proses hukum.
“Perbuatan terdakwa dinilai merusak kepercayaan publik dan sistem hukum,” ujar Min Joong-ki singkat dalam tuntutannya.
Selain Kim Keon-hee, pengadilan juga akan membacakan putusan terhadap Kweon Seong-dong, anggota parlemen dari partai oposisi utama Korea Selatan, People Power Party, pada tanggal yang sama. Ia dituntut empat tahun penjara atas dugaan menerima dana ilegal yang bersumber dari Gereja Unifikasi.
Kasus-kasus ini muncul di tengah krisis politik besar yang mengguncang Korea Selatan. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada 4 April lalu menguatkan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol, menyusul kegagalannya memberlakukan status darurat militer pada Desember tahun sebelumnya. Putusan tersebut sekaligus mengakhiri masa jabatan Yoon secara resmi.
Tak lama setelah pemakzulan, Yoon Suk-yeol kembali terseret masalah hukum. Pada 26 Januari, ia didakwa dan ditahan sebagai tersangka utama dalam kasus dugaan kepemimpinan pemberontakan, menambah daftar panjang skandal politik yang mencoreng pemerintahan sebelumnya.
Rangkaian putusan yang akan dibacakan pada Januari 2026 ini dipandang sebagai momentum penting bagi penegakan hukum di Korea Selatan, sekaligus menjadi ujian independensi peradilan dalam menangani kasus yang melibatkan elite politik tingkat tinggi.
Baca berita aktual dan terpercaya lainnya hanya di https://JurnalLugas.Com
