JurnalLugas.Com — Caracas menilai langkah Washington sebagai agresi terbuka yang mengancam stabilitas kawasan dan ketahanan energi global.
Pemerintah Venezuela menegaskan sikap tegas untuk mempertahankan kedaulatan nasionalnya menyusul keputusan Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan blokade terhadap seluruh kapal tanker minyak yang masuk dan keluar dari negara Amerika Selatan tersebut. Kebijakan itu dinilai Caracas sebagai tindakan sepihak yang melanggar hukum internasional dan berpotensi memicu ketegangan regional.
Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Nasional akan tetap siaga melindungi seluruh hak sah negara di wilayah udara maupun perairan teritorial. Ia menegaskan Venezuela tidak akan terpancing provokasi, namun siap bertindak apabila kedaulatan nasional diganggu.
Dalam pernyataannya, Padrino Lopez menekankan bahwa negaranya tidak akan mundur menghadapi tekanan eksternal. Ia menyebut kebijakan AS sebagai ancaman langsung terhadap keutuhan Venezuela dan menyatakan bahwa pertahanan negara akan dilakukan dengan segala opsi yang sah menurut hukum internasional.
Menurutnya, pemblokiran kapal tanker minyak Venezuela merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menilai tindakan tersebut bukan sekadar sanksi ekonomi, melainkan bentuk agresi terbuka yang harus mendapat perhatian serius komunitas global.
Padrino Lopez juga mendesak organisasi internasional dan forum multilateral untuk tidak bersikap diam. Ia memperingatkan bahwa langkah yang ia sebut tidak rasional dan bernuansa permusuhan itu tidak hanya berdampak pada Venezuela, tetapi juga mengancam stabilitas Amerika Latin dan Karibia, serta berisiko mengganggu ketahanan energi dunia.
Sikap keras pemerintah juga ditegaskan Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez. Melalui pernyataan di media sosial, ia menolak keras segala bentuk penguasaan atau pengambilan minyak Venezuela oleh pihak asing. Menurutnya, tidak ada negara atau kekuatan luar yang berhak memperoleh sumber daya energi Venezuela secara cuma-cuma atau melalui cara-cara yang menyerupai perampasan.
Rodriguez menegaskan bahwa seluruh sumber daya minyak adalah milik rakyat Venezuela. Ia menyatakan pemerintah akan tetap menjaga kemandirian dan kebebasan dalam menjalin hubungan energi dengan mitra internasional. Bersama Presiden Nicolas Maduro, kata dia, pemerintah akan terus berdiri di garis depan untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa.
Ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Selasa lalu, mengumumkan perintah penerapan “blokade total dan menyeluruh” terhadap kapal-kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dan beroperasi masuk atau keluar dari Venezuela. Kebijakan tersebut memperketat tekanan ekonomi terhadap Caracas di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.
Pemerintah Venezuela sebelumnya juga menuding Washington melakukan tindakan yang mereka sebut sebagai “pembajakan”, menyusul penyitaan sebuah kapal tanker minyak Venezuela pada 10 Desember di lepas pantai negara tersebut. Insiden itu dianggap sebagai preseden berbahaya dalam hubungan internasional dan perdagangan energi global.
Sebagai langkah diplomatik, Caracas telah mengirimkan surat resmi kepada Dewan Keamanan PBB untuk melaporkan insiden penyitaan tersebut dan meminta perhatian komunitas internasional. Pemerintah berharap PBB dapat mengambil peran aktif guna mencegah eskalasi lebih lanjut serta menegakkan prinsip kedaulatan dan hukum internasional.
Situasi ini diperkirakan masih akan berkembang dan menjadi sorotan dunia, mengingat Venezuela merupakan salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Ketegangan antara Caracas dan Washington pun berpotensi membawa dampak luas, tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi pasar energi dan stabilitas geopolitik global.
Baca berita internasional terpercaya lainnya hanya di JurnalLugas.Com https://jurnalluguas.com
