JurnalLugas.Com – Wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2026 belum diputuskan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan tersebut sangat bergantung pada kondisi keuangan negara yang akan dievaluasi melalui kinerja fiskal pada kuartal I 2026.
Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan yang berdampak besar pada belanja negara. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap penerimaan dan realisasi belanja menjadi kunci sebelum menentukan arah kebijakan penggajian ASN. Ia menilai sinkronisasi kebijakan fiskal masih terus diupayakan agar selaras dengan kondisi ekonomi nasional.
“Kondisi keuangan negara akan kami lihat terlebih dahulu. Setelah satu triwulan, barulah terlihat arah ekonomi yang lebih jelas,” ujarnya singkat kepada awak media di Jakarta, Kamis (1/1/2026).
Ia menambahkan, pemerintah akan menyusun strategi belanja negara secara lebih terukur setelah data kuartal pertama terkumpul. Diskusi lanjutan terkait kebijakan yang berdampak pada belanja, termasuk gaji ASN, baru akan dilakukan setelah evaluasi tersebut rampung.
Tambahan Anggaran THR dan Gaji ke-13 ASN Daerah
Di sisi lain, pemerintah telah mengambil langkah konkret terkait kesejahteraan ASN, khususnya guru daerah. Menteri Keuangan sebelumnya menetapkan penambahan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp7,66 triliun untuk mendukung pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 guru ASN daerah.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025. Dari total tambahan tersebut, sebesar Rp3,80 triliun dialokasikan untuk pembayaran THR, sementara Rp3,86 triliun diperuntukkan bagi gaji ke-13.
Tambahan DAU ini menyasar guru ASN daerah yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan. Alokasi dana telah dirinci per provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK tersebut.
Pemerintah daerah diwajibkan menganggarkan sekaligus merealisasikan pembayaran THR dan gaji ke-13 pada tahun anggaran 2025 sesuai ketentuan. Apabila hingga akhir tahun masih terdapat kekurangan realisasi, sisa pembayaran wajib dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
Penyaluran tambahan anggaran dijadwalkan pada Desember 2025. Selanjutnya, pemda diminta menyampaikan laporan realisasi pembayaran kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan tembusan ke Kementerian Dalam Negeri, paling lambat 30 Juni 2026.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli ASN daerah sekaligus memperkuat peran fiskal pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sumber berita ekonomi dan kebijakan publik lainnya dapat dibaca di https://jurnalluguas.com
