JurnalLugas.Com – Pemerintah resmi melanjutkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan hingga akhir September 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pola kerja fleksibel yang telah berjalan dalam dua bulan terakhir.
Perpanjangan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transformasi birokrasi agar lebih adaptif terhadap perubahan, sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan hasil evaluasi menunjukkan pola kerja fleksibel masih relevan untuk diterapkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
“Setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh selama dua bulan terakhir, pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan WFH satu hari dalam sepekan mulai Agustus hingga akhir September 2026,” ujar Qodari di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya bertujuan memberikan fleksibilitas bagi pegawai, tetapi juga menjadi strategi untuk menciptakan birokrasi yang lebih modern, responsif, dan mampu beradaptasi dengan dinamika nasional maupun global.
Selain mendukung transformasi sistem kerja, pemerintah juga menilai pola WFH mampu mendorong penghematan penggunaan energi serta menekan belanja operasional instansi pemerintah.
Efisiensi tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi optimalisasi anggaran pada sektor-sektor yang lebih prioritas.
Pelaksanaan WFH sendiri merupakan bagian dari penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.
Aturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 mengenai pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel.
Qodari menegaskan bahwa konsep bekerja dari rumah tidak dimaknai sekadar memindahkan lokasi kerja dari kantor ke rumah.
Pemerintah ingin membangun budaya kerja yang lebih berorientasi pada hasil, produktivitas, dan pemanfaatan teknologi digital.
“Kebijakan ini bukan sekadar mengubah tempat bekerja, tetapi mendorong lahirnya budaya kerja yang adaptif dengan tetap mengedepankan capaian kinerja,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap layanan publik selama kebijakan tersebut berlaku. Seluruh unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan beroperasi secara penuh pada hari kerja.
Layanan seperti mal pelayanan publik, fasilitas kesehatan, sekolah, pelayanan administrasi kependudukan, hingga perizinan tetap berjalan normal sesuai jadwal operasional masing-masing.
“Unit pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi penuh setiap hari kerja,” tegas Qodari.
Mekanisme penerapan WFH di setiap instansi akan disesuaikan dengan karakteristik tugas masing-masing.
Kewenangan pengaturan diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan instansi agar pelaksanaan pola kerja fleksibel tidak mengganggu pelayanan maupun target kinerja organisasi.
Selain memperpanjang kebijakan WFH, pemerintah juga memperketat pengendalian perjalanan dinas. Kegiatan perjalanan dinas akan dilakukan secara lebih selektif dengan mempertimbangkan urgensi pelaksanaan tugas.
Pemerintah juga terus mendorong penggunaan transportasi umum sebagai bagian dari budaya kerja yang lebih hemat energi, ramah lingkungan, dan efisien dalam penggunaan anggaran negara.
Evaluasi terhadap kebijakan WFH akan terus dilakukan secara berkala. Pemerintah akan memantau berbagai indikator, mulai dari produktivitas ASN, kualitas pelayanan publik, efektivitas organisasi, hingga masukan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Melalui pendekatan berbasis evaluasi tersebut, pemerintah berharap pola kerja fleksibel dapat menjadi fondasi birokrasi yang semakin modern, lincah, efisien, sekaligus mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan berkualitas kepada masyarakat.
Ikuti berita pemerintahan, kebijakan publik, dan informasi nasional terbaru hanya di https://JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
