JurnalLugas.Com — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat (AS) bukan sekadar persoalan politik antarnegara, melainkan peringatan serius bagi masa depan kedaulatan dan stabilitas internasional.
Menurut dia, tindakan sepihak terhadap seorang kepala negara tanpa mekanisme hukum internasional berpotensi menggeser fondasi tata dunia modern.
“Jika penegakan hukum internasional disisihkan dan kekuatan militer dijadikan alat utama, maka arah politik global akan bergerak menjauhi prinsip keadilan,” ujar S. di Jakarta, Senin, 05 Januari 2026.
Ia menekankan bahwa langkah tersebut bisa menjadi preseden berbahaya, sebab dapat ditiru oleh negara-negara kuat lain ketika menghadapi perselisihan politik lintas batas. Dampaknya, kata dia, bukan hanya dirasakan Amerika Latin, tetapi juga menyentuh keamanan kawasan lain, terutama negara berkembang dan Dunia Selatan.
“Hari ini terjadi di Venezuela, tidak menutup kemungkinan suatu saat menimpa negara lain. Ini menjadi sinyal peringatan bagi bangsa-bangsa yang memegang teguh non-intervensi,” tegasnya.
Indonesia Diminta Jaga Konsistensi Politik Luar Negeri
Sukamta mendorong Indonesia untuk tetap berada pada jalur bebas aktif dan diplomasi damai. Ia menilai penyelesaian konflik harus ditempuh melalui forum multilateral, bukan melalui tekanan militer yang melemahkan kedaulatan negara.
Indonesia, lanjutnya, tidak boleh membiarkan praktik yang bertentangan dengan norma internasional pasca-Perang Dunia II dinormalisasi.
Peran PBB Dianggap Sedang Menghadapi Ujian
Ia juga menyoroti posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tengah dinamika geopolitik terbaru.
“PBB kini berada pada titik krusial: melakukan pembaruan agar tetap relevan sebagai penjaga perdamaian, atau perlahan tersisih oleh tindakan sepihak negara kuat,” kata S.
Menurutnya, PBB harus membuktikan diri sebagai lembaga yang mampu menegakkan hukum internasional secara adil dan setara, bukan sekadar forum pernyataan politik.
Perlindungan WNI Menjadi Prioritas Utama
Terkait kepentingan nasional, ia meminta pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi dampak situasi keamanan di kawasan terdampak, termasuk menyusun langkah kontinjensi bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
“Keselamatan WNI harus ditempatkan sebagai prioritas. Negara wajib hadir sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai suara moral bagi perdamaian dan keadilan global,” tuturnya.
Sukamta memastikan Komisi I DPR RI akan terus mengawal arah politik luar negeri Indonesia agar tetap berpijak pada konstitusi, nilai kemanusiaan, serta menolak normalisasi intervensi militer yang berpotensi mengganggu perdamaian dunia.
Baca berita lainnya: https://JurnalLugas.Com
