JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus berjalan masif di berbagai daerah. Namun di balik tingginya angka penerima manfaat, Komisi Pemberantasan Korupsi menilai program tersebut masih membutuhkan sistem pengukuran keberhasilan yang lebih jelas dan terukur agar manfaatnya benar-benar tepat sasaran.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menegaskan keberhasilan program tidak cukup hanya dihitung dari banyaknya porsi makanan yang dibagikan setiap hari. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki desain jangka pendek, menengah, hingga panjang terkait dampak nyata program terhadap kesehatan masyarakat.
“Kajian kami menemukan ukuran keberhasilan masih belum terlihat secara komprehensif,” ujarnya di Jakarta, Kamis 21 Mei 2026.
KPK menilai tujuan utama program MBG seharusnya diarahkan untuk menekan angka malnutrisi, stunting, hingga meningkatkan kualitas gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Karena itu, indikator keberhasilan perlu difokuskan pada perubahan kualitas kesehatan masyarakat, bukan sekadar jumlah penerima manfaat.
Aminudin menjelaskan, pendekatan berbasis kuantitas dinilai belum cukup untuk memastikan program berjalan efektif. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan sistem evaluasi yang dapat mengukur apakah MBG benar-benar mampu memperbaiki status gizi kelompok rentan.
“Target besarnya adalah membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Jadi yang harus diukur adalah dampaknya terhadap gizi dan pencegahan stunting,” katanya.
Dalam kajian pencegahan korupsi tata kelola MBG yang dilakukan KPK sepanjang 2025, ditemukan belum adanya cetak biru menyeluruh terkait arah dan capaian program. Kondisi tersebut dinilai berpotensi melemahkan akuntabilitas karena publik sulit melakukan pengawasan terhadap keberhasilan program.
KPK juga menilai indikator yang belum rinci dapat membuka ruang lemahnya pengawasan anggaran maupun efektivitas distribusi bantuan pangan bergizi.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional merespons positif hasil kajian tersebut. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut masukan dari KPK menjadi catatan penting untuk memperkuat sistem pengawasan program MBG ke depan.
Menurut Dadan, pihaknya akan mendalami berbagai rekomendasi guna menutup potensi celah yang bisa menjadi kelemahan dalam tata kelola program nasional tersebut.
Di sisi lain, Prabowo Subianto mengungkapkan distribusi MBG terus meningkat. Hingga 19 Mei 2026, jumlah sajian yang disalurkan disebut telah mencapai lebih dari 62 juta porsi per hari.
Program tersebut mencakup jutaan balita, ibu menyusui, dan ibu hamil di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menilai MBG menjadi salah satu program prioritas dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional sejak usia dini.
Pengamat kebijakan publik menilai keberadaan indikator yang transparan dan dapat diverifikasi akan menjadi kunci agar program berskala besar seperti MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.
Dengan besarnya anggaran dan cakupan penerima manfaat, penguatan tata kelola dinilai penting agar program MBG mampu menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan generasi masa depan Indonesia.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
