JurnalLugas.Com – Indonesia resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026, menegaskan komitmen untuk memimpin secara imparsial dan inklusif.
Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri, menekankan bahwa transparansi dan komunikasi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi prioritas dalam menangani isu-isu sensitif. “Kita akan selalu imparsial, objektif, dan berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan di Dewan HAM,” ujarnya di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menurut Indah, kepercayaan dunia kepada Indonesia bukan hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga diharapkan berdampak positif pada tingkat regional dan global. “Kepercayaan ini akan menjadi bukti rekam jejak kita, membawa perbaikan di kawasan dan internasional,” tambahnya.
Presidensi Indonesia merupakan hasil diplomasi panjang dan kerja kolektif lintas pemangku kepentingan, bukan posisi yang diperoleh secara otomatis. Indah menekankan, “Ini merupakan hasil perjuangan diplomasi dari semua pihak yang dipimpin oleh Kemlu. Presidensi ini perlu diperjuangkan, bukan sesuatu yang given.”
Mandat ini dianggap sebagai tanggung jawab besar, terutama di tengah dinamika geopolitik global dan kompleksitas internal Dewan HAM PBB. “Mandat ini sangat prestisius dan datang dengan tanggung jawab besar, mengingat situasi geopolitik cukup berwarna dan Dewan HAM mengalami banyak dinamika,” kata Indah.
Dalam kepemimpinannya, Indonesia mengusung tema “Presidency for All”, menekankan pendekatan inklusif bagi seluruh negara anggota, tanpa memandang perbedaan kepentingan politik maupun blok geopolitik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Dewan HAM PBB terpilih dari Indonesia, Sidharto Reza Suryodipuro, yang menegaskan prinsip universality, objectivity, dan non-selectivity dalam menangani semua isu HAM.
Sidharto juga menekankan bahwa seluruh hak asasi, termasuk hak atas pembangunan, harus diperlakukan adil dan setara, meski perbedaan pandangan antar-negara anggota semakin meningkat.
Dengan mandat ini, Indonesia siap membawa kepemimpinan yang inklusif dan bertanggung jawab di Dewan HAM PBB, sekaligus memperkuat posisi diplomasi dan komitmen hak asasi manusia di kancah global.
Berita lainnya: JurnalLugas.Com
