JurnalLugas.Com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya atas pernyataan zionis Israel terkait pendistribusian lebih dari 120.000 senjata kepada warga sipil Israel selama setahun terakhir. PBB juga menggarisbawahi rencana distribusi lebih lanjut yang disampaikan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir. Keputusan ini dikhawatirkan akan memperburuk situasi kekerasan yang telah meningkat tajam di kawasan tersebut, khususnya di Tepi Barat yang diduduki.
Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Jeremy Laurence, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 7 Oktober 2023, menyebutkan bahwa eskalasi kekerasan di Gaza sejak serangan Israel dimulai menimbulkan alarm global.
Pernyataan yang dikeluarkan oleh Ben-Gvir memperburuk kekhawatiran PBB, terutama mengenai dampaknya terhadap kekerasan bersenjata di wilayah-wilayah pendudukan Palestina.
PBB telah lama menyoroti potensi bahaya dari distribusi senjata di Tepi Barat. Menurut laporan yang diterbitkan Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia pada Desember 2022, distribusi senjata oleh militer Israel di Tepi Barat menimbulkan kekhawatiran serius, terutama karena terkait dengan meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel. Data dari laporan ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga insiden kekerasan melibatkan penggunaan senjata api.
Pada September 2023, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga melaporkan adanya 1.350 serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Dari jumlah tersebut, 55 serangan melibatkan senjata api, yang semakin memperkuat kekhawatiran PBB mengenai dampak distribusi senjata ini terhadap stabilitas regional.
Selain kekerasan fisik, PBB juga menyoroti retorika berbahaya yang digunakan oleh pejabat senior Israel. Dalam laporan tahunan yang disampaikan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, pada Februari 2023, disebutkan bahwa beberapa pejabat Israel telah menggunakan bahasa yang menghasut dan merendahkan warga Palestina.
Salah satu contoh yang dikutip adalah pernyataan kontroversial dari Itamar Ben-Gvir pada Juni 2023, di mana ia mengatakan bahwa “tahanan Palestina seharusnya ditembak di kepala alih-alih diberi lebih banyak makanan.”
Turk telah mendesak para pemimpin Israel untuk mengambil langkah tegas dalam menghindari retorika yang mendorong kebencian dan kekerasan. Pernyataan-pernyataan seperti ini dinilai semakin memperburuk hubungan antara Israel dan Palestina, serta melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.
Sejak 7 Oktober 2023, kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan semakin meningkat. Menurut data terbaru dari Palestina, setidaknya 719 warga Palestina, termasuk 160 anak-anak, telah tewas, dan hampir 6.200 orang terluka akibat kekerasan yang terjadi. Selain itu, lebih dari 10.900 warga Palestina ditahan oleh otoritas Israel di wilayah-wilayah yang diduduki.
Peningkatan kekerasan ini juga dipicu oleh keputusan Mahkamah Internasional pada Juli 2023, yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas tanah Palestina yang berlangsung selama puluhan tahun adalah ilegal. Putusan ini menuntut Israel untuk segera mengevakuasi seluruh pemukim dari wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Saat ini, diperkirakan ada sekitar 720.000 pemukim Israel yang tinggal di pemukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Komunitas internasional, termasuk PBB, secara konsisten menganggap pemukiman ini sebagai pelanggaran hukum internasional.
Amerika Serikat juga telah menyatakan bahwa perluasan pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan harus dihentikan.
Situasi di Palestina semakin memburuk dengan distribusi senjata massal oleh Israel dan retorika berbahaya yang dikeluarkan oleh beberapa pejabat tinggi negara tersebut.
PBB dan masyarakat internasional mendesak Israel untuk mematuhi hukum internasional dan mengambil langkah-langkah untuk meredakan kekerasan yang terus meningkat. Penegakan hukum humaniter internasional serta perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas dalam upaya mencari solusi damai di kawasan tersebut.
