JurnalLugas.Com — Langkah Amerika Serikat (AS) kembali menuai sorotan tajam setelah mencabut visa Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas dan 80 pejabat lainnya. Dengan kebijakan ini, para pendukung kemerdekaan Palestina dilarang menghadiri Sidang Umum PBB yang digelar September mendatang di New York.
Keputusan itu diumumkan Sabtu, 30 Agustus 2025, oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Selain mencabut izin masuk, Washington juga menolak seluruh permohonan visa baru dari delegasi PA maupun Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
AS Dinilai Takut Dukungan Palestina Makin Meluas
Langkah tersebut dipandang sebagai upaya sengaja untuk menghalangi Palestina menyuarakan perjuangannya di forum internasional. “Demi keamanan nasional, kami harus meminta pertanggungjawaban PLO dan PA,” bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS.
Namun bagi banyak pengamat, alasan itu dianggap hanya dalih politik. AS disebut khawatir dukungan internasional terhadap Palestina semakin menguat, terlebih sejumlah negara Eropa sudah menyatakan niat untuk mengakui Palestina sebagai negara.
“Ini sikap dengki, AS ingin membungkam suara kemerdekaan Palestina di panggung dunia,” ujar seorang diplomat Timur Tengah yang enggan disebutkan namanya.
Kontras dengan Sikap Dunia Internasional
Saat Washington menutup pintu, Prancis, Malta, dan Australia justru mengumumkan rencana pengakuan terhadap Palestina dalam Sidang Umum PBB. Kanada dan Inggris juga diperkirakan akan mengambil langkah serupa, kecuali Israel bersedia memenuhi tuntutan internasional.
Di saat bersamaan, Israel memperluas serangan ke Gaza City dan menetapkannya sebagai zona tempur berbahaya. Serangan itu memicu reaksi keras dari enam menteri luar negeri Eropa Islandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Slovenia, dan Spanyol yang menyebut operasi militer Israel hanya akan memicu “kematian tak tertahankan terhadap warga sipil tak bersalah.”
Ratusan ribu penduduk Gaza kini bertahan hidup di tengah kelaparan dan minimnya bantuan kemanusiaan.
Mahmoud Abbas Seharusnya Pidato di PBB
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menegaskan bahwa Abbas seharusnya memimpin langsung delegasi Palestina dan menyampaikan pidato dalam Debat Umum Majelis pada 23 September.
Selain itu, Abbas juga dijadwalkan hadir dalam pertemuan tingkat tinggi yang diprakarsai Prancis dan Arab Saudi pada 22 September. Pertemuan ini mengusung solusi dua negara, yakni Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai.
Namun dengan pencabutan visa oleh AS, agenda penting tersebut terancam batal. Banyak pihak menilai hal ini mencerminkan kedengkian Washington yang tak ingin suara Palestina semakin bergema di PBB.
Baca berita selengkapnya di JurnalLugas.Com
