JurnalLugas.Com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (7/1) resmi menandatangani sebuah Memorandum Kepresidenan yang menginstruksikan lembaga-lembaga pemerintah untuk menarik diri dari 66 organisasi internasional yang dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional Amerika.
Gedung Putih menjelaskan bahwa keputusan ini menargetkan 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB. Semua lembaga eksekutif diperintahkan untuk menghentikan partisipasi dan pendanaan terhadap entitas-entitas yang dianggap bertentangan dengan keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan AS.
“Kebijakan ini lahir dari tinjauan menyeluruh terhadap seluruh organisasi antar pemerintah yang diperintahkan awal tahun ini. Penarikan ini akan menghentikan penggunaan dana pembayar pajak Amerika untuk mendukung agenda global yang bertentangan dengan prioritas nasional,” ungkap Gedung Putih.
Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi lebih luas pemerintah AS untuk memulihkan kedaulatan negara dan mengurangi pemborosan anggaran. Menurut pejabat Gedung Putih, banyak organisasi internasional “mengkritik kebijakan pemerintah, memajukan agenda yang bertentangan dengan nilai AS, atau menghabiskan uang pembayar pajak tanpa hasil nyata.”
Prioritas dana yang dicabut akan dialihkan untuk kepentingan domestik, termasuk infrastruktur, kesiapan militer, keamanan perbatasan, serta perlindungan perusahaan-perusahaan Amerika dari campur tangan asing.
Beberapa penarikan yang menonjol termasuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Perjanjian Paris. Dukungan AS terhadap Dana Kependudukan PBB (UNFPA) juga dihentikan, meskipun lembaga ini menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi global dan kerap menjadi sorotan Partai Republik.
Sebelumnya, pemerintah AS telah menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dewan Hak Asasi Manusia PBB, UNESCO, dan Badan Bantuan serta Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Selain itu, beberapa badan keamanan, demokrasi, dan kerja sama regional seperti Forum Kontraterorisme Global, Institut Internasional untuk Demokrasi, dan Kemitraan Kerja Sama Atlantik juga akan ditinggalkan.
Entitas lainnya mencakup lembaga teknis, penelitian, perdagangan, dan budaya, termasuk yang berfokus pada lingkungan, sumber daya alam, tenaga kerja, pendidikan, dan koordinasi data. Bahkan Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kayu Tropis Internasional, dan Komite Penasihat Kapas Internasional termasuk dalam daftar penarikan.
Pemerintahan AS menegaskan, entitas-entitas tersebut dianggap berlebihan, tidak efektif, dan tidak selaras dengan prioritas nasional. Dana yang sebelumnya dialokasikan akan diprioritaskan untuk program domestik dan strategis yang dinilai lebih mendesak.
Baca berita lainnya: JurnalLugas.Com
