JurnalLugas.Com – Senat Amerika Serikat pada Rabu, 14 Januari 2026, secara resmi menggagalkan resolusi bipartisan yang bertujuan membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam menggunakan kekuatan militer di Venezuela. Keputusan tersebut diambil melalui voting ketat 51 berbanding 50, setelah terjadi kebuntuan suara di ruang sidang.
Kebuntuan itu terjadi usai dua senator Partai Republik, Josh Hawley dan Todd Young, mengubah sikap mereka di menit-menit akhir setelah mendapat tekanan kuat dari Gedung Putih. Dengan hasil imbang 50-50, Wakil Presiden AS JD Vance kemudian menggunakan hak suara penentu untuk meloloskan mosi prosedural yang secara efektif menggugurkan resolusi tersebut.
Resolusi itu sejatinya dirancang untuk mewajibkan presiden memperoleh persetujuan Kongres sebelum melancarkan aksi militer lanjutan di Venezuela, negara Amerika Selatan yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.
Jaminan Gedung Putih Jadi Penentu
Senator Todd Young mengungkapkan bahwa perubahan sikapnya dipicu oleh komunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Young mengaku memperoleh “kepastian pribadi yang cukup luas” terkait komitmen pemerintahan Trump untuk melibatkan Kongres dalam setiap langkah militer besar di Venezuela.
“Pemerintah berjanji akan menghadap Kongres sebelum operasi militer skala besar dilakukan,” ujar Young singkat.
Ia juga menyebutkan bahwa Rubio dijadwalkan memberikan kesaksian di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS dalam waktu dekat guna menjelaskan secara rinci kebijakan Washington terhadap Venezuela.
Sementara itu, Senator Josh Hawley menyampaikan bahwa dirinya menerima jaminan serupa. Hawley mengatakan pemerintah memastikan tidak akan mengirimkan pasukan darat ke Venezuela dan akan meminta persetujuan Kongres apabila situasi keamanan mengalami eskalasi.
Latar Belakang Resolusi
Resolusi pembatasan kewenangan perang ini muncul setelah operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro. Sebelumnya, pada pekan lalu, Senat AS sempat mengesahkan resolusi kewenangan perang tersebut dengan perolehan suara 52 melawan 47, memicu ketegangan politik antara Gedung Putih dan Kongres.
Namun, tekanan langsung dari Presiden Trump berhasil mengubah peta politik. Trump secara terbuka mengecam lima senator Partai Republik yang sempat mendukung resolusi tersebut, bahkan menyatakan mereka “tidak pantas dipilih kembali.”
Langkah Trump ini dinilai menunjukkan kuatnya pengaruh Gedung Putih terhadap Partai Republik, sekaligus menimbulkan kembali perdebatan lama mengenai batas kewenangan presiden dalam penggunaan kekuatan militer tanpa mandat legislatif.
Gagalnya resolusi ini mempertegas posisi Presiden Trump dalam menentukan kebijakan luar negeri dan militer, khususnya di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, keputusan tersebut memicu kekhawatiran sebagian kalangan mengenai melemahnya fungsi pengawasan Kongres terhadap aksi militer presiden.
Isu kewenangan perang diperkirakan akan tetap menjadi topik panas di Capitol Hill, terutama menjelang agenda kesaksian pejabat tinggi pemerintahan terkait kebijakan AS di Venezuela.
Baca berita internasional dan politik global lainnya hanya di https://JurnalLugas.Com
