JurnalLugas.Com — Pemungutan suara pemilihan umum resmi dimulai di seluruh Jepang pada Minggu, menandai ujian politik krusial bagi Perdana Menteri Sanae Takaichi yang berupaya mengamankan mandat publik untuk melanjutkan agenda ekonomi dan keamanan nasional bersama koalisi barunya.
Pemilu kali ini berlangsung dalam kondisi ekstrem. Hujan salju lebat melanda sejumlah wilayah Jepang dan dikhawatirkan menekan tingkat partisipasi pemilih. Meski demikian, Takaichi berupaya memaksimalkan tingkat popularitas pribadinya guna memastikan koalisi yang dipimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) bersama Partai Inovasi Jepang (JIP) meraih mayoritas kursi di DPR Jepang yang beranggotakan 465 orang.
Sebagai perdana menteri wanita pertama Jepang yang menjabat sejak Oktober lalu, Takaichi secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk mundur jika koalisi gagal mengamankan mayoritas di majelis rendah yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan nasional.
“Mandat rakyat sangat penting untuk melanjutkan perubahan kebijakan besar,” ujar Takaichi singkat dalam kampanye terakhirnya.
Ribuan Kandidat Berebut 465 Kursi Parlemen
Pemilu ini diikuti hampir 1.300 kandidat yang memperebutkan 465 kursi parlemen. Dari jumlah tersebut, 289 kursi diperebutkan melalui daerah pemilihan tunggal, sementara 176 kursi lainnya dialokasikan lewat sistem perwakilan proporsional di 11 blok regional Jepang.
Isu ekonomi menjadi sorotan utama pemilih. Di tengah tekanan kenaikan biaya hidup, hampir seluruh partai besar—baik penguasa maupun oposisi—menawarkan janji pengurangan beban pajak, khususnya pajak konsumsi atas kebutuhan pokok.
Di sisi lain, di bawah kepemimpinan Takaichi yang dikenal memiliki pandangan tegas soal keamanan, blok penguasa juga menggalang dukungan publik untuk memperkuat pertahanan nasional, seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Asia Timur.
Mayoritas Tipis dan Tantangan Majelis Tinggi
Sebelum parlemen dibubarkan akhir bulan lalu, blok penguasa hanya mengantongi mayoritas tipis di majelis rendah dengan dukungan beberapa anggota independen. Bahkan jika target mayoritas berhasil diraih, tantangan tetap menanti di Dewan Penasihat (majelis tinggi), tempat koalisi pemerintah masih berstatus minoritas.
Kondisi ini membuat dukungan partai oposisi menjadi faktor krusial dalam pengesahan undang-undang strategis, termasuk anggaran dan kebijakan pertahanan.
Oposisi Baru Uji Kekuatan Politik
Pemilu ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Aliansi Reformasi Sentris, partai oposisi baru hasil kerja sama Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Komeito. Bagi mereka, pemilu ini menjadi tolok ukur pertama penerimaan publik terhadap koalisi yang sebelumnya dianggap tidak lazim.
Aliansi tersebut mengklaim hadir sebagai alternatif bagi pemilih yang khawatir terhadap arah politik Jepang yang dinilai semakin konservatif.
Sementara itu, Komeito, yang selama 26 tahun menjadi mitra setia LDP dan didukung organisasi Buddha Soka Gakkai, kini berada di luar lingkar kekuasaan setelah koalisi lama bubar pada Oktober lalu.
Isu Pajak, China, hingga Konstitusi Jepang
Selain ekonomi, isu hubungan luar negeri turut mewarnai kampanye. Sikap Takaichi terkait ketegangan Jepang–China, termasuk pernyataannya soal potensi krisis Taiwan, serta hubungan strategis Jepang dengan Amerika Serikat, menjadi perhatian publik dan pengamat internasional.
Rencana peningkatan belanja pertahanan juga mendapat pengawasan ketat, mengingat dampaknya terhadap kesehatan fiskal Jepang.
Lebih jauh, ambisi lama LDP untuk merevisi Konstitusi Jepang kembali mencuat. Untuk memulai proses perubahan konstitusi sebelum referendum nasional, LDP dan sekutunya harus mengamankan sedikitnya 310 kursi, atau dua pertiga dari total kursi parlemen—target yang dinilai sangat menantang.
Pemilu Februari ini sendiri menjadi yang pertama digelar Jepang dalam 36 tahun, keputusan yang menuai kritik karena dinilai sarat kepentingan politik dan berpotensi menunda pengesahan anggaran fiskal 2026.
Hasil pemilu ini akan menentukan bukan hanya kelangsungan pemerintahan Takaichi, tetapi juga arah kebijakan ekonomi, keamanan, dan demokrasi Jepang dalam beberapa tahun ke depan.
Baca berita politik internasional lainnya di https://JurnalLugas.Com
