Pejabat P3T Tukang Tengok-Tengok, Budaya Omon-omon, Pergi, Pantau, Posting, Tinggal

JurnalLugas.Com – Fenomena pejabat yang kerap datang ke lokasi masalah tanpa menghadirkan solusi nyata semakin menjadi sorotan publik. Istilah seperti “P3T” hingga “Pejabat Tukang Tengok-tengok” kini ramai digunakan masyarakat untuk menggambarkan pola kerja yang dinilai lebih mengedepankan pencitraan ketimbang hasil konkret.

Istilah P3T sendiri merupakan singkatan dari “Pergi, Pantau, Posting, Tinggal”. Julukan ini merujuk pada kebiasaan sejumlah pejabat yang datang ke lapangan, melakukan peninjauan singkat, kemudian membagikan aktivitas tersebut ke media sosial, namun tanpa tindak lanjut yang jelas.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, istilah “tukang tengok-tengok” lebih dulu dikenal sebagai kritik klasik terhadap pejabat yang hanya melihat kondisi di lapangan tanpa mengambil langkah penyelesaian.

Eksis di Medsos, Minim Solusi, Terlihat Merakyat

Di era digital, kritik terhadap pola kerja tersebut semakin menguat. Kehadiran media sosial membuat aktivitas pejabat mudah terekspos, namun juga membuka ruang evaluasi publik secara luas.

Tidak sedikit pejabat yang dinilai lebih fokus pada dokumentasi kegiatan dan publikasi di media, dibandingkan memastikan solusi benar-benar berjalan. Bahkan, muncul anggapan bahwa eksposur tersebut kerap diperkuat oleh pemberitaan yang cenderung satu arah, sehingga menciptakan kesan kinerja yang baik di permukaan.

Baca Juga  Usai Vonis Topan Ginting, KPK Mulai Seret Pejabat Teknis Sumut, Korupsi Jalan Rp231 Miliar

Padahal, masyarakat kini semakin kritis dan tidak hanya menilai dari kehadiran fisik atau aktivitas simbolik semata.

Dari P3T hingga “Omon-omon”

Kritik publik juga meluas pada istilah “omon-omon”, yang menggambarkan banyaknya pernyataan atau janji tanpa realisasi nyata. Dalam konteks ini, pejabat dinilai lebih banyak berbicara dibandingkan bekerja.

Pengamat kebijakan publik menilai, pola seperti ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah jika terus dibiarkan.

“Publik saat ini tidak lagi cukup dengan seremoni atau kunjungan. Yang dibutuhkan adalah solusi nyata dan dampak langsung,” ujar seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.

Tuntutan Kinerja Nyata Pejabat Takaran Hati

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, tuntutan terhadap pejabat publik juga semakin tinggi. Tidak hanya soal kehadiran, tetapi juga hasil yang terukur.

Beberapa indikator yang kini menjadi perhatian publik antara lain:

  • Kecepatan dalam mengambil keputusan
  • Kejelasan program dan target
  • Transparansi progres pekerjaan
  • Dampak nyata bagi masyarakat
  • Bekerja demi rakyat bukan pribadi atau golongan
  • Seikhlas mana pejabat bekerja tanpa cuan proyek demi kualitas atau yang penting cuan agar kenyang.
Baca Juga  Prabowo, Lahan Negara “Mangkrak” Katanya Akan Direbut Kembali untuk Rakyat

Jika tidak mampu menjawab tuntutan tersebut, bukan tidak mungkin label seperti P3T, tukang tengok-tengok, hingga omon-omon akan terus melekat.

Perlu Perubahan Pola Kepemimpinan

Fenomena ini menjadi pengingat bahwa gaya kepemimpinan berbasis pencitraan tidak lagi relevan di tengah masyarakat yang semakin kritis dan melek informasi.

Pejabat publik diharapkan tidak hanya hadir di lokasi permasalahan, tetapi juga hadir dalam solusi. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa sering tampil di media, melainkan seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat.

Masyarakat hendaknya terus mengkritisi pejabat P3T dan terus menagih janji agar pembangunan daerah menjadi lebih baik sehingga masyarakat Bahagia.

Baca berita lainnya JurnalLugas.Com

Ditulis oleh

Soefriyanto
Direktur Pemberitaan JurnalLugas.Com

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait