JurnalLugas.Com — Pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan arah strategi militernya dalam konflik dengan Iran. Alih-alih menjadikan pembukaan Selat Hormuz sebagai target utama, Washington justru memprioritaskan pelemahan kekuatan militer Teheran secara menyeluruh.
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan bahwa kebijakan Presiden Donald Trump berfokus pada penghancuran aset strategis Iran, termasuk armada laut, sistem rudal, serta teknologi drone.
“Prioritas presiden jelas, yakni memastikan kemampuan militer Iran tidak lagi menjadi ancaman,” ujar Leavitt singkat dalam keterangannya.
Selat Hormuz Masih Rentan
Meski bukan target utama, Selat Hormuz tetap menjadi titik krusial dalam konflik ini. Jalur tersebut merupakan salah satu arteri utama distribusi minyak dunia, sehingga setiap gangguan langsung berdampak pada pasar global.
Iran disebut masih memiliki kapasitas untuk mengganggu lalu lintas kapal dagang, meskipun berada di bawah tekanan militer intensif dari AS dan sekutunya. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terganggunya pasokan energi internasional.
Dalam beberapa situasi, Iran dilaporkan membuka akses terbatas bagi kapal tertentu. Namun kebijakan tersebut dinilai bersifat situasional dan dipengaruhi tekanan diplomatik yang terus berkembang.
Opsi Diplomasi dan Koalisi
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa Selat Hormuz pada akhirnya akan tetap terbuka, baik melalui jalur diplomasi maupun kekuatan internasional.
“Pada akhirnya, jalur itu harus aman. Entah melalui kesepakatan atau tindakan bersama negara-negara yang berkepentingan,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa AS membuka peluang pembentukan koalisi global guna menjaga stabilitas jalur energi dunia.
Ancaman ke Infrastruktur Energi Iran
Di sisi lain, Donald Trump mengklaim adanya perkembangan positif dalam upaya meredakan konflik. Namun ia tetap memberi sinyal keras terhadap kemungkinan eskalasi lanjutan.
Target potensial disebut mencakup fasilitas energi strategis Iran, seperti pembangkit listrik, ladang minyak, hingga terminal ekspor utama di Pulau Kharg.
“Kami melihat kemajuan, tetapi semua opsi tetap di atas meja,” kata Trump dalam pernyataan singkat.
Gedung Putih memperkirakan operasi militer ini berlangsung antara empat hingga enam pekan sejak dimulai pada 28 Februari 2026. Jika sesuai rencana, fase utama konflik dapat mereda pada pertengahan April.
Namun, dampaknya terhadap ekonomi global sudah mulai terasa. Gangguan di Selat Hormuz mendorong volatilitas harga minyak serta meningkatkan ketidakpastian di pasar energi.
Para analis menilai, selama jalur distribusi utama belum sepenuhnya aman, tekanan terhadap harga minyak dunia akan terus berlanjut.
Dengan strategi AS yang lebih menitikberatkan pada penghancuran kekuatan militer Iran dibandingkan pembukaan Selat Hormuz, konflik ini diperkirakan masih akan menjadi faktor utama penggerak pasar energi global dalam waktu dekat.
Untuk update berita lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
(ED)
