JurnalLugas.Com — Dinamika komunikasi politik di pemerintahan kembali menjadi sorotan setelah Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mendorong agar tokoh nasional sekaliber mantan Wakil Presiden RI dapat menyampaikan pandangan secara langsung kepada Presiden.
Pernyataan tersebut merujuk pada harapan agar Jusuf Kalla atau JK, lebih aktif menyalurkan kritik, saran, dan gagasan melalui forum komunikasi langsung dengan Presiden.
Menurut Saleh, pola komunikasi terbuka di lingkaran pemerintahan saat ini memberi ruang luas bagi berbagai elemen bangsa untuk terlibat dalam diskusi strategis, termasuk tokoh senior dan berpengalaman.
Ia menilai, pendekatan dialog langsung akan memperkuat efektivitas penyampaian gagasan, terutama jika berasal dari figur yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan dunia usaha.
“Presiden Prabowo sangat terbuka terhadap masukan. Bahkan beliau kerap mengundang tokoh-tokoh bangsa untuk berdiskusi di Istana,” ujar Saleh di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa ruang komunikasi antara pemerintah dan publik tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dibangun melalui interaksi langsung lintas sektor, mulai dari birokrat, akademisi, ulama, hingga pelaku media.
Dalam pandangannya, keterbukaan tersebut menjadi modal penting untuk memastikan kebijakan negara tetap adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dorongan Dialog Langsung Dinilai Lebih Efektif
Saleh menekankan bahwa penyampaian kritik tidak hanya penting, tetapi juga harus tepat sasaran agar dapat menghasilkan dampak kebijakan yang konkret.
Ia menilai tokoh sekelas JK memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan masukan strategis secara langsung kepada kepala negara.
“Kalau Pak JK datang dan berdialog langsung, tentu akan lebih mudah ditindaklanjuti. Apalagi beliau punya pengalaman panjang di pemerintahan,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa latar belakang JK sebagai tokoh nasional dengan pengalaman di bidang bisnis, politik, dan birokrasi menjadikannya salah satu figur yang memiliki perspektif luas dalam membaca arah kebijakan negara.
“Beliau tokoh yang sangat berpengaruh, bukan hanya di dalam negeri tapi juga dikenal secara internasional,” tambahnya.
Kritik sebagai Bagian dari Demokrasi Sehat
Lebih lanjut, Saleh menegaskan bahwa kritik tetap merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Namun, ia menggarisbawahi bahwa cara penyampaian kritik harus konstruktif dan diarahkan pada solusi, bukan sekadar evaluasi terbuka tanpa tindak lanjut.
Menurutnya, pola komunikasi langsung antara tokoh bangsa dan Presiden dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan serta meminimalkan miskomunikasi antar lembaga negara.
“Semua pihak tentu berharap masukan yang disampaikan bisa langsung berdampak pada kebijakan. Itu akan lebih efektif,” ujarnya.
Ruang Konsultasi Politik yang Semakin Terbuka
Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah memang terlihat memperluas ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Forum diskusi terbuka yang melibatkan tokoh lintas sektor menjadi salah satu pendekatan yang terus dikembangkan.
Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus memastikan kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan.
Dalam konteks tersebut, dorongan agar tokoh senior seperti JK terlibat langsung dalam dialog dengan Presiden dipandang sebagai bagian dari tradisi politik konsultatif yang telah lama menjadi ciri khas politik Indonesia.
Penegasan Pentingnya Komunikasi Elit Politik
Pernyataan PAN ini juga mencerminkan pentingnya komunikasi antar-elite politik dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Dengan pengalaman panjang yang dimiliki JK di berbagai posisi strategis, masukan yang disampaikan dinilai dapat menjadi referensi penting dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
Di sisi lain, keterbukaan Presiden terhadap kritik juga dianggap sebagai indikator positif bagi penguatan demokrasi deliberatif di Indonesia.
Dengan demikian, interaksi langsung antara tokoh bangsa dan kepala negara diharapkan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.
Baca berita dan analisis lainnya di: https://JurnalLugas.Com
(SF)
