JurnalLugas.Com — Lonjakan harga kedelai di pasar domestik memicu respons tegas dari pemerintah. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, secara terbuka memperingatkan para importir agar tidak memainkan harga yang dapat merugikan masyarakat luas.
Dalam kunjungannya ke sentra pertanian di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (16/4/2026), Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik spekulatif yang memicu kenaikan harga di luar batas kewajaran.
“Kami sudah ingatkan sejak awal, jangan ada yang menaikkan harga seenaknya. Ada kesepakatan yang harus dijaga. Kalau ditemukan pelanggaran, izinnya langsung dicabut,” ujar Amran.
Harga Naik, Pelaku UMKM Tertekan
Kenaikan harga kedelai yang kini menyentuh kisaran Rp11.500 per kilogram menjadi pukulan bagi pelaku usaha kecil, terutama produsen tahu dan tempe. Sebelumnya, harga komoditas ini masih berada di level sekitar Rp9.000 per kilogram.
Lonjakan ini mulai terasa sejak awal Ramadan dan terus berlanjut hingga pasca Lebaran. Dampaknya tidak hanya dirasakan produsen, tetapi juga konsumen akhir yang menghadapi kenaikan harga produk olahan.
Seorang pelaku usaha tempe di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa kenaikan bahan baku memaksa mereka mengurangi ukuran produksi. “Kalau harga naik terus, kami sulit bertahan. Konsumen juga sensitif kalau harga dinaikkan,” ujarnya.
Pemerintah Tunggu Bukti Pelanggaran
Meski telah mengeluarkan peringatan keras, pemerintah masih menunggu bukti konkret terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan importir. Amran menegaskan, langkah pencabutan izin akan dilakukan jika data di lapangan menunjukkan adanya praktik manipulasi harga.
“Kalau terbukti ada pelaku yang melanggar, kami tidak ragu ambil tindakan tegas,” katanya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan strategis di tengah tekanan global terhadap komoditas impor.
Pengawasan Diperketat
Kementerian Pertanian memastikan pengawasan distribusi kedelai akan diperketat dalam beberapa pekan ke depan. Koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan harga tidak melambung tanpa alasan yang jelas.
Pemerintah berharap seluruh pelaku usaha mematuhi kesepakatan harga yang telah ditetapkan demi menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang masih berangsur pulih.
Ketegasan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang berpotensi merusak stabilitas pangan nasional.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(ED)
