JurnalLugas.Com — Ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan kembali ditegaskan pemerintah sebagai fondasi utama menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa akses pangan dengan harga terjangkau bukan sekadar urusan konsumsi, tetapi berperan langsung dalam menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Menurut Amran, pengendalian harga pangan menjadi bagian strategis dari program stimulus ekonomi pemerintah. Bapanas diberi mandat untuk memastikan sektor hilir rantai pasok pangan berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
“Menjaga harga pangan berarti menjaga daya beli. Jika pangan bermasalah, negara juga akan bermasalah,” ujar Amran di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Bantuan Pangan Jadi Instrumen Stabilitas Harga
Sepanjang 2025, pemerintah menggulirkan program bantuan pangan sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Pada kuartal ketiga, Bapanas menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan beras gratis sebanyak 20 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM) untuk alokasi dua bulan.
Program tersebut terealisasi hingga November 2025 dan menjangkau lebih dari 18 juta KPM di seluruh Indonesia. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,97 triliun untuk memastikan masyarakat rentan tetap mampu memenuhi kebutuhan pangannya.
Memasuki kuartal keempat 2025, pemerintah memperluas skema bantuan. Tidak hanya beras, paket bantuan juga dilengkapi MinyaKita 4 liter, sehingga setiap KPM menerima beras 20 kg dan minyak goreng untuk alokasi dua bulan. Hingga akhir Desember 2025, penyaluran bantuan ini telah menjangkau lebih dari 17 juta KPM dengan total anggaran sekitar Rp6,5 triliun.
Amran menilai kebijakan tersebut efektif menekan pengeluaran konsumsi rumah tangga, terutama di tengah tekanan harga global. Dengan harga pangan yang lebih terjangkau, masyarakat tetap memiliki ruang belanja untuk kebutuhan lainnya.
Harga Pangan Terkendali, Ekonomi Bergerak
Fokus stabilisasi harga pangan dinilai selaras dengan kinerja ekonomi nasional sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11 persen, tertinggi sejak 2023. Pada triwulan IV 2025, ekonomi bahkan tumbuh 5,39 persen secara tahunan, menjadi capaian terbaik sejak pandemi COVID-19 berakhir.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas domestik, terutama konsumsi rumah tangga, tetap terjaga sepanjang tahun.
Data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi dengan sumbangan 2,62 persen, sekaligus menyumbang sekitar 53,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sepanjang 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 persen, didorong oleh daya beli yang relatif stabil.
BPS menilai konsistensi stimulus ekonomi pemerintah, termasuk bantuan pangan dan pengendalian harga kebutuhan pokok, menjadi faktor penting di balik kuatnya konsumsi masyarakat.
Program Berlanjut hingga 2026
Amran memastikan kebijakan harga pangan terjangkau tidak berhenti di 2025. Pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan pada kuartal pertama 2026, bahkan dengan peningkatan jumlah penerima secara signifikan.
Jumlah KPM direncanakan melonjak menjadi 33,2 juta, hampir dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga hingga Ramadan dan periode konsumsi tinggi lainnya.
“Sesuai arahan Presiden, fokus kita memastikan harga pangan stabil agar daya beli masyarakat tetap kuat dan roda ekonomi terus berputar,” tegas Amran.
Dengan strategi pengendalian harga dan distribusi pangan yang masif, pemerintah optimistis stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga, sekaligus melindungi kelompok masyarakat paling rentan dari gejolak harga kebutuhan pokok.
Baca berita ekonomi dan kebijakan publik lainnya di JurnalLugas.Com
