JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan dampak ekonomi yang masif di tingkat akar rumput. Aliran dana yang mencapai sekitar Rp1 triliun setiap hari disebut tidak hanya memperkuat intervensi gizi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah secara langsung.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengungkapkan bahwa dana tersebut tersebar luas melalui berbagai jalur, mulai dari tenaga kerja hingga pelaku usaha bahan pangan.
“Setiap hari, anggaran yang beredar di daerah mendekati Rp1 triliun. Ini bukan sekadar belanja negara, tapi perputaran ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Menyentuh Kelompok Rentan
Salah satu dampak paling nyata terlihat dari penyerapan tenaga kerja. Lebih dari 1,8 juta orang terlibat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan mayoritas berasal dari kelompok miskin ekstrem.
Sekitar Rp117 miliar per hari dialokasikan untuk para pekerja dan relawan yang terlibat dalam distribusi makanan bergizi. Skema ini dirancang sebagai bentuk pemberdayaan, bukan sekadar pemberian insentif.
Sony menegaskan, dana operasional SPPG yang mencapai Rp6 juta per unit per hari bukanlah keuntungan lembaga, melainkan investasi sosial. “Uang itu kembali ke masyarakat, memperkuat daya beli sekaligus menciptakan efek berganda di tingkat lokal,” jelasnya.
UMKM dan Pedagang Lokal Jadi Tulang Punggung
Selain tenaga kerja, sektor usaha kecil juga menjadi penerima manfaat terbesar. Lebih dari Rp600 miliar setiap hari mengalir ke pedagang bahan pangan seperti beras, sayuran, ikan, telur, hingga daging dan buah.
Rantai pasok program ini secara aktif melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga sebagai katalis ekonomi desa.
Fenomena ini bahkan mulai mengubah lanskap usaha di berbagai daerah. Sejumlah bangunan seperti ruko, hotel kecil, hingga gedung olahraga dilaporkan beralih fungsi menjadi fasilitas SPPG.
“Ini menunjukkan adanya adaptasi ekonomi. Program ini memicu lahirnya model usaha baru di daerah,” kata Sony.
Rantai Pasok
Meski membawa dampak positif, BGN mengingatkan pentingnya pengelolaan rantai pasok yang matang. Pemerintah daerah diminta tidak bergantung pada pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program.
Menurut Sony, jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persaingan langsung dengan masyarakat umum, khususnya ibu rumah tangga yang selama ini mengandalkan pasar tradisional.
“Jangan sampai terjadi rebutan bahan pokok di pasar. Daerah harus menyiapkan sistem pasok sendiri agar distribusi tetap sehat,” tegasnya.
Klaim Sistem Keuangan Transparan
Dari sisi tata kelola, BGN memastikan distribusi dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sekitar 70 persen anggaran langsung dialokasikan untuk bahan baku dan disalurkan ke rekening virtual (Virtual Account) masing-masing SPPG.
Proses pencairan dana juga dilengkapi dengan mekanisme dua tahap otorisasi untuk memperkuat pengawasan.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan sesuai tujuan, sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan.
Dengan skala perputaran dana yang besar dan dampak langsung ke masyarakat, Program MBG kini tak hanya dipandang sebagai intervensi gizi nasional, tetapi juga sebagai mesin baru penggerak ekonomi berbasis komunitas.
Untuk informasi lainnya kunjungi JurnalLugas.Com
(SF)
