JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menemukan sejumlah persoalan serius di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Barat. Temuan tersebut memunculkan dorongan agar dapur yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kebersihan segera dihentikan operasionalnya demi melindungi keselamatan anak-anak penerima manfaat.
Inspeksi mendadak dilakukan di wilayah Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan pada Selasa, 12 Mei 2026. Dalam peninjauan itu, Dudung menegaskan bahwa aspek kebersihan menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti hanya pada dokumen administrasi atau sertifikasi formal. Pemerintah ingin memastikan kondisi di lapangan benar-benar memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan.
“Kebersihan menjadi hal utama. Verifikasi harus menyentuh kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar administrasi,” ujar Dudung dalam keterangannya.
Dari hasil sidak, KSP menemukan beberapa masalah yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Beberapa di antaranya berupa area dapur yang kurang higienis, keberadaan belatung, tempat pencucian yang tidak memenuhi standar, suhu ruangan yang terlalu panas, hingga tata letak bahan makanan yang masih bercampur antara area basah dan kering.
Dudung menilai pemisahan area bersih dan area kotor merupakan prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan dalam pengelolaan dapur makanan skala besar. Karena itu, dapur yang tidak memenuhi syarat diminta segera melakukan pembenahan.
Ia bahkan menegaskan bahwa dapur MBG yang tidak mampu memperbaiki standar dalam waktu dekat sebaiknya langsung ditangguhkan operasionalnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah risiko kesehatan terhadap anak-anak penerima program.
“Kualitas makanan dan keamanan pangan tidak bisa ditawar. Jangan sampai program yang baik justru menimbulkan persoalan baru,” katanya.
KSP disebut telah berkoordinasi dengan Dadan Hindayana guna menindaklanjuti hasil inspeksi tersebut. Pemerintah juga akan melakukan audit cepat dan verifikasi nasional terhadap dapur-dapur SPPG di berbagai daerah.
Nantinya, dapur MBG akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kelayakan, mulai dari layak penuh, layak bersyarat, hingga tidak layak operasional.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, Dudung menekankan pelaksanaan program tidak boleh hanya mengejar target distribusi makanan semata.
Ia menilai nilai gizi, higienitas, dan keamanan konsumsi harus menjadi fokus utama seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.
“Kalau hanya mengejar jumlah makanan, banyak pihak bisa melakukannya. Tetapi yang utama adalah kualitas gizinya dan dampaknya bagi kesehatan anak,” ucapnya.
Selain itu, Dudung juga mengingatkan bahwa anggaran MBG berasal dari uang rakyat sehingga seluruh proses harus dilakukan secara akuntabel. Ia meminta yayasan pengelola maupun pihak terkait tidak menjadikan program tersebut sebagai ladang keuntungan berlebihan yang berpotensi menurunkan kualitas layanan.
Pengawasan juga diminta melibatkan masyarakat dan perangkat wilayah setempat agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan aman. Menurut Dudung, kelalaian kecil dalam standar kesehatan bisa berdampak besar terhadap keselamatan peserta didik.
KSP memastikan pengawasan akan terus dilakukan, termasuk melalui sidak mendadak ke sejumlah daerah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memastikan program prioritas pemerintah berjalan sesuai standar nasional.
Dudung menegaskan keberhasilan MBG bukan hanya soal tersalurnya makanan, tetapi juga tentang membangun generasi sehat dan berkualitas yang mampu bersaing di masa depan.
Baca berita dan informasi nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
