JurnalLugas.Com – Komisi IX DPR RI meminta pemerintah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengambil langkah persuasif dan edukatif menyusul penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu pondok pesantren setempat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa secara umum implementasi MBG di Kalimantan Selatan berjalan positif. Hingga saat ini, sekitar 212 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berdiri dan beroperasi di wilayah tersebut.
Namun demikian, terdapat satu pondok pesantren dengan jumlah santri mencapai sekitar 13 ribu orang yang belum menerima program tersebut. Menurut Yahya, kondisi ini perlu disikapi secara bijak melalui komunikasi yang intensif.
“Pendekatan dan edukasi menjadi kunci. Jumlah santri yang besar sangat potensial untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program gizi yang telah disiapkan pemerintah,” ujar Yahya saat kunjungan kerja di Banjarbaru, Jumat (20/2/2026).
Ia menambahkan, MBG merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperbaiki status gizi anak dan remaja, yang berimplikasi langsung pada kualitas SDM nasional. Karena itu, dukungan seluruh pemangku kepentingan dinilai sangat penting agar manfaat program dapat dirasakan secara merata.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, mengakui bahwa pelaksanaan MBG di daerah masih menemui sejumlah tantangan, terutama terkait komunikasi dan pemahaman di tingkat penerima manfaat.
Menurutnya, pemerintah daerah akan melakukan dialog langsung dengan pimpinan pondok pesantren guna menggali secara mendalam alasan di balik penolakan tersebut.
“Kami akan melakukan pendekatan langsung untuk mengetahui apa saja kendalanya. Harapannya, setelah persoalan dipahami, manfaat program MBG bisa diterima dan dirasakan bersama,” ujarnya.
Selain membahas MBG, pertemuan antara Komisi IX DPR RI dan pemerintah daerah juga menyoroti upaya percepatan penurunan angka stunting di Kalimantan Selatan. Syarifuddin menyebut tren penurunan stunting menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih memerlukan kerja keras berkelanjutan.
“Angkanya sudah menurun cukup signifikan, namun target nasional masih harus dikejar. Saat ini stunting di Kalsel masih berada di kisaran 22 persen, sementara target kita 10 persen,” jelasnya.
Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan legislatif menjadi faktor krusial dalam mempercepat penurunan stunting dan memperkuat kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Baca berita dan analisis kebijakan publik lainnya hanya di https://JurnalLugas.Com.
