JurnalLugas.Com — Transformasi digital dalam sistem pemilihan umum (pemilu) kembali menjadi sorotan seiring dorongan modernisasi tata kelola demokrasi di Indonesia. Namun, di balik geliat inovasi tersebut, muncul satu pertanyaan krusial: sejauh mana teknologi mampu berjalan seiring dengan prinsip dasar demokrasi?
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa digitalisasi pemilu bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi itu sendiri.
Menurutnya, penerapan sistem berbasis elektronik seperti e-voting tidak boleh mengabaikan prinsip fundamental pemilu yang dikenal dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Ia mengingatkan bahwa teknologi bukan jalan pintas menuju kebebasan tanpa kontrol.
“Digital bukan berarti tanpa sistem. Justru di situlah tantangannya—bagaimana teknologi tetap menjamin integritas dan akuntabilitas,” ujarnya dalam agenda penandatanganan kerja sama pengembangan teknologi pemilu elektronik di Jakarta.
Literasi dan Persepsi Publik
Salah satu hambatan utama dalam digitalisasi pemilu adalah persepsi masyarakat yang masih keliru. Sebagian publik menganggap e-voting identik dengan kebebasan memilih dari mana saja tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Padahal, sistem tersebut justru membutuhkan desain metodologi yang jauh lebih ketat dan terukur.
Yusharto menilai, edukasi publik menjadi kunci. Tanpa pemahaman yang memadai, transformasi digital justru berisiko menurunkan kepercayaan terhadap proses demokrasi.
“Pemilu digital tetap harus memiliki sistem yang kuat, bukan sekadar memindahkan proses ke layar,” singkatnya.
Skema Asimetris, Solusi Realistis
Dalam kajian strategis yang tengah dikembangkan, BSKDN mendorong pendekatan pemilu berbasis teknologi secara asimetris. Artinya, tidak semua daerah harus menerapkan sistem yang sama dalam waktu bersamaan.
Daerah dengan tingkat kesiapan digital tinggi dapat lebih cepat mengadopsi e-voting, sementara wilayah dengan infrastruktur terbatas tetap menggunakan metode konvensional yang disesuaikan dengan kondisi lokal.
Pendekatan ini dinilai lebih realistis, mengingat kesenjangan digital antar-daerah di Indonesia masih cukup signifikan.
Peran Data dan Kebijakan Berbasis Bukti
Sebagai lembaga strategis, BSKDN terus menyusun kajian berbasis data untuk mendukung kebijakan nasional. Salah satu fokus utamanya adalah pemetaan tingkat kematangan digital daerah, termasuk indikator seperti indeks digitalisasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hasil kajian ini nantinya akan dituangkan dalam policy brief yang menjadi dasar rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri.
Pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) dianggap penting agar implementasi e-voting tidak hanya bersifat eksperimental, tetapi benar-benar terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demokrasi di Era Digital
Digitalisasi pemilu pada akhirnya bukan sekadar soal efisiensi atau kecepatan, melainkan tentang bagaimana teknologi mampu memperluas partisipasi tanpa mengorbankan keadilan.
Pemerintah pun diharapkan tetap hadir sebagai pengawal utama, memastikan bahwa transformasi digital berjalan inklusif dan tidak menciptakan kesenjangan baru.
“Yang terpenting adalah memastikan setiap langkah berbasis data yang jelas, sehingga penerapannya tidak keluar dari prinsip demokrasi,” tegas Yusharto.
Dengan tantangan dan peluang yang ada, digitalisasi pemilu menjadi ujian besar bagi Indonesia dalam menyeimbangkan inovasi dan nilai-nilai demokrasi yang telah lama dijaga.
Baca selengkapnya di: https://jurnalluguas.com
(SF)
