JurnalLugas.Com — Pemerintah mempercepat ekspansi program Sekolah Rakyat dengan mengajukan tambahan ribuan tenaga pendidik guna mengimbangi lonjakan jumlah peserta didik yang ditargetkan melonjak tajam hingga tahun depan.
Kementerian Sosial mengusulkan penambahan lebih dari 5.000 guru serta 4.000 tenaga kependidikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Langkah ini dipandang krusial untuk menjaga kualitas layanan pendidikan di tengah ekspansi besar-besaran program tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan kebutuhan ini muncul seiring lonjakan jumlah siswa yang diproyeksikan meningkat signifikan dalam waktu singkat. “Kami sudah mengajukan penambahan ribuan guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung Sekolah Rakyat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Saat ini, jumlah siswa Sekolah Rakyat mendekati 16 ribu orang. Namun, pemerintah menargetkan penambahan lebih dari 30 ribu siswa baru pada tahun ini. Dengan demikian, total peserta didik diproyeksikan menembus angka 45 ribu.
Tidak berhenti di situ, ekspansi akan berlanjut pada 2027 dengan target tambahan lebih dari 60 ribu siswa baru. Jika terealisasi, total penerima manfaat program ini akan melampaui 100 ribu siswa secara nasional.
Menurut Saifullah Yusuf, peningkatan kapasitas tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan. “Targetnya tahun depan kita sudah bisa melayani lebih dari 100 ribu siswa. Ini tentu membutuhkan dukungan tenaga pengajar yang memadai,” katanya.
Dalam prosesnya, Kementerian Sosial menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menentukan kebutuhan spesialisasi guru yang sesuai dengan kurikulum dan karakter Sekolah Rakyat. Meski berasal dari berbagai latar belakang, para tenaga pendidik tetap akan mengikuti pelatihan intensif.
“Setiap guru akan menjalani pembinaan dan pelatihan khusus agar standar pengajaran tetap terjaga,” tambahnya.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program strategis pemerintah yang menyasar anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Program ini tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga mengintegrasikan berbagai layanan sosial seperti pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan, hingga jaminan perlindungan sosial.
Model pendekatan terpadu ini menjadikan Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan instrumen intervensi kemiskinan yang dirancang menyentuh berbagai aspek kehidupan anak.
Sejak diluncurkan pada Juli 2025, program ini telah berjalan di 166 titik rintisan yang tersebar di 38 provinsi, dengan total sekitar 15.900 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Ribuan tenaga pendidik telah dilibatkan untuk menopang operasional di berbagai daerah.
Pemerintah kini juga tengah membangun 101 sekolah permanen pada tahun ini. Proyek ini merupakan bagian dari peta jalan ambisius untuk menghadirkan 500 Sekolah Rakyat permanen hingga 2029.
Di kawasan Jakarta dan sekitarnya, ekspansi terbaru ditandai dengan penambahan 10 titik rintisan baru. Fasilitas ini difokuskan untuk menampung anak-anak telantar, anak jalanan, serta mereka yang berisiko putus sekolah.
Dengan skala perluasan yang terus meningkat, tantangan utama kini terletak pada kesiapan sumber daya manusia. Penambahan tenaga pengajar tidak hanya menjadi soal kuantitas, tetapi juga kualitas untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
Kunjungi selengkapnya di https://jurnallugas.com
(SF)
