JurnalLugas.Com — Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mengalokasikan dana besar dari APBN 2025 senilai Rp1,1 triliun guna membiayai program Sekolah Rakyat, yang resmi diluncurkan pada pertengahan Juli lalu. Fokus utama penggunaan anggaran ini adalah penyediaan perangkat belajar digital dan seragam siswa di lebih dari 150 titik sekolah.
Program ini menjadi langkah awal dalam penyediaan akses pendidikan berasrama dari tingkat dasar hingga menengah atas. Menteri Sosial menyampaikan bahwa dana miliaran rupiah tersebut telah disiapkan untuk pengadaan kebutuhan pokok siswa, seperti laptop dan pakaian sekolah, serta operasional lainnya.
“Anggaran sudah ditetapkan dan difokuskan untuk mendukung kebutuhan penting siswa. Seragam dan laptop jadi prioritas utama,” jelasnya saat memberi keterangan pers usai pertemuan kabinet terbatas di Istana Negara, Selasa malam (29/7).
Penyerapan Anggaran Masih Rendah
Meski dana telah dialokasikan, tingkat realisasi anggaran hingga akhir Juli 2025 masih tergolong minim. Hal ini dipengaruhi oleh status program yang masih berada di fase awal pelaksanaan. Menurut Menteri Sosial, proses pengadaan dan pendistribusian logistik pendidikan masih dalam tahap penyesuaian.
“Belum semua anggaran terserap, karena sekolah baru dimulai pertengahan Juli. Yang jelas, belanja terbesar akan diarahkan ke alat belajar dan kebutuhan siswa lainnya,” ujarnya.
Sekolah Rakyat Tersebar di Berbagai Wilayah
Sebanyak 159 sekolah sudah masuk dalam daftar operasional hingga Juli 2025. Lokasinya tersebar dari barat hingga timur Indonesia, termasuk:
- Jawa: 48 sekolah
- Sumatera: 22 sekolah
- Sulawesi: 15 sekolah
- Kalimantan dan Maluku: masing-masing 4 sekolah
- Papua: 3 sekolah
- Bali, NTB, dan NTT: masing-masing 1–2 sekolah
Total siswa yang direncanakan masuk tahap awal mencapai lebih dari 15.000 anak, dengan sistem asrama penuh untuk mendukung pembelajaran intensif dan karakter.
“Dengan kapasitas saat ini, lebih dari 15.000 siswa bisa ditampung. Tentu realisasi akan disesuaikan dengan kesiapan fasilitas tiap wilayah,” imbuhnya.
Target 200 Sekolah Rakyat hingga Akhir Tahun
Presiden RI menargetkan 200 Sekolah Rakyat dapat beroperasi hingga tutup tahun 2025. Rencana tersebut diumumkan usai rapat terbatas bersama beberapa menteri dan pejabat tinggi negara. Pemerintah menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera dan anak-anak dari wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Presiden menegaskan bahwa pengembangan fasilitas dan sumber daya manusia menjadi prioritas nasional. Hal ini didukung dengan pembangunan sekolah-sekolah unggulan berbasis asrama agar peserta didik bisa belajar dalam lingkungan yang terkontrol, aman, dan fokus pada pengembangan karakter.
“Semua harus disiapkan secara matang. Targetnya 200 sekolah tercapai, tapi tergantung kesiapan lapangan,” ucap Menteri Sosial saat menyampaikan arahan Presiden secara ringkas.
Instruksi Tegas dari Presiden: Awasi Tata Kelola
Presiden memberikan perintah langsung agar seluruh tahapan pelaksanaan program ini dikawal secara ketat. Ia meminta agar pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai regulasi, tanpa celah penyimpangan, mengingat proyek ini menyangkut kepentingan pendidikan generasi muda.
“Semua pelaksanaan harus sesuai aturan. Integritas pengelolaan dana menjadi hal utama,” tambah Menteri Sosial.
Rapat Terbatas Presiden dan Kabinet Bahas Sekolah Rakyat
Rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Kepala BPS, serta Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Wakil Presiden juga hadir dalam pertemuan yang menyoroti urgensi pendidikan berbasis asrama tersebut.
Langkah kolaboratif antarkementerian ini dianggap penting karena pembangunan Sekolah Rakyat menyangkut penyediaan fasilitas fisik, sumber daya tenaga pendidik, hingga data sasaran penerima manfaat yang valid.
Program Sekolah Rakyat diyakini akan menjadi tonggak awal pembentukan pendidikan nasional yang lebih merata dan inklusif. Dengan sistem boarding, anak-anak dari daerah terpencil tidak hanya mendapatkan akses pendidikan yang layak, tetapi juga pembinaan karakter, disiplin, dan wawasan kebangsaan.
Selain menjangkau wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan, proyek ini juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah serta membentuk SDM unggul yang siap bersaing di masa depan.
Informasi terkini seputar program pendidikan nasional dapat dibaca hanya di JurnalLugas.Com.
