JurnalLugas.Com – Kepolisian Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan proses rekrutmen yang bersih dan bebas dari praktik titipan. Pada seleksi Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026, seluruh peserta dipastikan mengikuti mekanisme yang sama tanpa adanya jalur istimewa maupun kuota khusus.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Polri), Inspektur Jenderal Polisi Anwar, yang menekankan bahwa proses penerimaan calon perwira Polri hanya dilakukan melalui jalur reguler nasional.
Menurutnya, setiap peserta memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk lolos berdasarkan kemampuan serta hasil seleksi yang objektif. Karena itu, isu mengenai jalur prestasi, rekomendasi khusus, atau kuota tambahan disebut tidak memiliki dasar dalam sistem penerimaan Akpol saat ini.
“Seluruh peserta mengikuti mekanisme yang sama. Tidak ada jalur khusus maupun perlakuan istimewa dalam proses seleksi,” ujar Anwar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Prinsip BETAH Jadi Fondasi Rekrutmen
Polri menerapkan prinsip BETAH dalam seluruh tahapan seleksi, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Konsep tersebut menjadi pedoman utama untuk memastikan proses rekrutmen berlangsung secara profesional serta mampu menghasilkan calon perwira terbaik.
Anwar menjelaskan bahwa setiap tahapan dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh berbagai pihak guna meminimalkan potensi penyimpangan. Sistem gugur juga diterapkan sejak awal hingga akhir seleksi sehingga peserta harus memenuhi seluruh standar yang telah ditetapkan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas sumber daya manusia Polri sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Ratusan Peserta Lolos ke Tahap Kesehatan Lanjutan
Saat ini seleksi Akpol 2026 telah memasuki tahapan Pemeriksaan Kesehatan Tahap II (Rikkes II). Tahapan tersebut menjadi salah satu proses krusial dalam menyaring calon taruna dan taruni yang memenuhi standar kesehatan untuk mengikuti pendidikan kepolisian.
Berdasarkan hasil sidang kelulusan menuju Rikkes II, sebanyak 513 peserta dinyatakan memenuhi syarat. Jumlah tersebut terdiri dari 468 peserta pria dan 45 peserta wanita.
Jumlah peserta yang lolos tersebut setara dengan sekitar 1,3 kali kebutuhan kuota seleksi tingkat pusat, sehingga persaingan menuju tahap akhir dipastikan semakin ketat.
Polri juga memastikan seluruh proses seleksi berlangsung objektif dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh internal kepolisian, tetapi juga melibatkan unsur eksternal sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Berbagai lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman, organisasi masyarakat sipil, hingga tim pemantau independen selama ini turut memberikan perhatian terhadap proses rekrutmen anggota Polri.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem seleksi yang semakin kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain fokus pada pelaksanaan seleksi, Polri juga meminta jajaran SDM dan Humas di seluruh daerah untuk aktif menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan guna mencegah beredarnya informasi keliru yang mengklaim adanya jalur khusus atau peluang masuk Akpol melalui cara-cara di luar prosedur resmi.
Anwar menilai penyebaran informasi yang benar menjadi bagian penting dalam menjaga integritas proses rekrutmen. Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat memahami bahwa keberhasilan peserta sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan hasil seleksi yang dijalani.
“Rekrutmen Akpol 2026 hanya melalui jalur reguler nasional. Tidak ada jalur lain maupun kuota tambahan di luar mekanisme yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Baca berita nasional dan informasi terkini lainnya di JurnalLugas.Com.
(Catur)
