JurnalLugas.Com — Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah mulai mendapat sorotan serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu kini bergerak lebih awal dengan menyiapkan kajian pencegahan korupsi guna mengawasi berbagai proses pengadaan barang dan jasa dalam program nasional tersebut.
Langkah ini muncul di tengah ramainya pembahasan publik terkait anggaran pengadaan sepatu siswa yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang. Angka itu menuai pertanyaan masyarakat karena dinilai jauh di atas harga pasar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya tidak ingin program pendidikan untuk masyarakat miskin justru terseret persoalan tata kelola anggaran.
Menurutnya, Direktorat Monitoring KPK saat ini sedang memetakan berbagai celah rawan penyimpangan yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Tujuannya agar semua pihak yang terlibat bisa lebih waspada dan memastikan proses berjalan transparan serta akuntabel,” ujar Budi di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Pengadaan Barang Jadi Titik Paling Rawan
KPK menilai sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu area dengan risiko korupsi tertinggi di Indonesia. Karena itu, program besar dengan nilai anggaran jumbo seperti Sekolah Rakyat dinilai perlu diawasi sejak awal.
Budi mengungkapkan, sepanjang periode 2004 hingga 2025, terdapat 446 perkara korupsi pengadaan dari total 1.782 kasus yang ditangani KPK. Angka tersebut menjadikan pengadaan sebagai modus terbesar kedua setelah suap dan gratifikasi.
Dalam berbagai kasus sebelumnya, pola penyimpangan yang sering ditemukan meliputi pengaturan spesifikasi barang, rekayasa harga perkiraan sendiri (HPS), hingga penentuan pemenang tender yang diduga sudah diarahkan.
Tak hanya itu, praktik intervensi dari pihak tertentu dalam proses pengadaan juga disebut masih kerap terjadi, terutama pada proyek pemerintah bernilai besar.
Isu Harga Sepatu Rp700 ribu
Perdebatan mengenai anggaran sepatu Sekolah Rakyat menjadi pemantik perhatian publik terhadap program tersebut. Warganet mempertanyakan alasan harga sepatu bisa mencapai ratusan ribu rupiah per pasang.
Menanggapi polemik itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan angka Rp700 ribu bukan harga final.
Ia menjelaskan nominal tersebut masih berupa pagu awal sebelum proses lelang dilakukan. Menurutnya, harga akhir sangat mungkin turun setelah mekanisme pengadaan berjalan.
“Masih ada proses tender. Bisa saja nantinya lebih rendah dari alokasi yang disiapkan,” ujar Gus Ipul beberapa waktu lalu.
Mensos juga mengaku telah memberi peringatan keras kepada seluruh jajaran di Kementerian Sosial agar tidak bermain-main dalam proses pengadaan program Sekolah Rakyat.
Ia meminta seluruh proses dilakukan terbuka dan tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun. Bahkan, Gus Ipul menegaskan dirinya siap menyerahkan kasus ke aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran.
Sekolah Rakyat Dinilai Harus Dijaga dari Kepentingan Elite
Pengamat kebijakan publik menilai langkah KPK melakukan pengawasan sejak tahap awal merupakan strategi penting untuk menjaga kredibilitas program Sekolah Rakyat.
Program yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu itu dinilai berpotensi menjadi proyek strategis dengan nilai anggaran sangat besar. Karena itu, transparansi menjadi faktor utama agar manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat.
Publik kini menaruh perhatian besar terhadap proses pengadaan dalam program tersebut, mulai dari seragam, sepatu, perlengkapan sekolah, hingga pembangunan fasilitas pendidikan.
Pengawasan ketat dari KPK disebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin program prioritas nasional berubah menjadi ladang bancakan anggaran.
Baca berita nasional dan investigasi lainnya di JurnalLugas.Com
(SF)
