JurnalLugas.Com — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase krusial: memastikan kualitas bukan sekadar kuantitas. Di tengah ambisi besar pemerintah membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) mengambil langkah strategis dengan menyiapkan standardisasi profesi dan sertifikasi khusus bagi tenaga pengawas gizi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan redefinisi peran ahli gizi di lapangan. Ketua Umum Persagi, Dodi Izwardi, menegaskan bahwa kebutuhan ekosistem MBG berbeda dengan layanan kesehatan konvensional seperti rumah sakit atau puskesmas.
“Kebutuhan di dapur MBG sangat spesifik. Tenaga gizi tidak hanya memahami nutrisi, tapi juga harus mampu mengelola produksi skala besar dengan pendekatan kewirausahaan,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).
Transformasi Peran Ahli Gizi
Selama ini, kurikulum pendidikan gizi di Indonesia lebih berfokus pada layanan klinis. Namun, dapur MBG menuntut pendekatan baru: kombinasi antara ilmu gizi, manajemen logistik, hingga pengendalian mutu pangan berbasis sistem industri.
Persagi kini mendorong penguatan kompetensi tenaga gizi mencakup:
- Perencanaan bahan pangan berbasis kebutuhan lokal
- Penghitungan biaya produksi yang efisien
- Pemenuhan standar gizi seimbang
- Pengawasan mutu melalui sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
Pendekatan ini diyakini akan menciptakan standar operasional yang lebih terukur dan akuntabel di seluruh dapur MBG.
Satu Data untuk Dampak Nyata
Persagi juga menginisiasi konsep “satu data dan satu kata” guna mendukung integrasi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Konsistensi data menjadi kunci dalam memastikan efektivitas program, terutama dalam mengukur dampak terhadap perbaikan status gizi anak.
Menurut Dodi, pemenuhan gizi tidak bisa lagi bergantung pada suplementasi semata. Pola makan lengkap yang mencakup karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral harus menjadi kebiasaan harian.
“Intervensi berupa makanan lengkap minimal sekali sehari terbukti mampu mengubah perilaku konsumsi anak secara signifikan,” katanya.
Target Ambisius, Tekan Stunting
Program MBG menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menurunkan angka stunting nasional hingga 14,2 persen pada 2029. Dengan pendekatan berbasis pangan utuh, program ini dinilai sebagai salah satu model intervensi gizi paling komprehensif di tingkat global.
Namun, implementasi di lapangan tidak tanpa tantangan.
Ragam Budaya, Standar Berbeda
Perbedaan budaya makan antar daerah menjadi kendala dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam. Apa yang efektif di Jawa belum tentu relevan di Papua atau Aceh.
Selain itu, kapasitas daerah dalam pengawasan mutu juga masih timpang. Beberapa wilayah telah memiliki sistem pengawasan yang baik, sementara lainnya masih terbatas pada sumber daya manusia dan infrastruktur.
“SOP tidak bisa disamaratakan sepenuhnya. Harus adaptif terhadap konteks lokal,” jelas Dodi.
Kolaborasi untuk Solusi
Sebagai langkah konkret, Persagi telah menjalin kerja sama dengan asosiasi pengusaha dapur melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kolaborasi ini mencakup pendampingan teknis, peningkatan standar higiene sanitasi, hingga penguatan sistem pengawasan oleh tenaga profesional bersertifikat.
Dengan hadirnya pengawas gizi tersertifikasi, Persagi ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang digelontorkan negara benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kualitas gizi anak Indonesia.
“Setiap rupiah harus menghasilkan nilai gizi optimal. Ini investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” tegas Dodi.
Program MBG kini tidak hanya soal distribusi makanan, tetapi tentang membangun sistem gizi nasional yang terstandar, adaptif, dan berkelanjutan. Upaya Persagi menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa kualitas pangan yang diterima generasi muda benar-benar memenuhi standar terbaik.
Baca selengkapnya di JurnalLugas.Com
(SF)
