JurnalLugas.Com – Pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan sebagai salah satu agenda strategis nasional yang menjadi bagian dari mandat publik kepada Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut dinilai bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan bagian dari komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat sejak masa kampanye pemilihan presiden.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menegaskan bahwa keberlanjutan MBG memiliki landasan kuat karena merupakan salah satu program utama yang menjadi janji politik Presiden Prabowo kepada rakyat Indonesia.
Menurutnya, masyarakat telah memberikan kepercayaan melalui proses demokrasi yang sah, sehingga program-program prioritas yang dijanjikan kepada publik harus dijalankan secara konsisten selama masa pemerintahan berlangsung.
“Program ini merupakan bagian dari komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah berkewajiban menjalankannya,” ujar Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Pemerintah memandang MBG sebagai instrumen penting dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Program tersebut dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak sekolah dan kelompok rentan yang masih menghadapi persoalan gizi.
Berbagai studi menunjukkan bahwa kecukupan gizi memiliki hubungan erat dengan kemampuan belajar, kesehatan, serta produktivitas generasi mendatang. Karena itu, pemerintah menilai investasi pada sektor pangan dan gizi menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing bangsa dalam jangka panjang.
Qodari mengakui pelaksanaan program berskala nasional tentu menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari distribusi, pengawasan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Namun menurutnya, berbagai kendala tersebut harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program.
Pemerintah Buka Ruang Evaluasi
Seiring implementasi yang terus berjalan, pemerintah mengaku terbuka menerima kritik, masukan, serta saran dari berbagai pihak agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan tepat sasaran.
Langkah evaluasi berkala juga terus dilakukan guna memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Yang diperlukan adalah penyempurnaan pelaksanaan, bukan penghentian program,” kata Qodari.
Selain MBG, pemerintah saat ini juga menjalankan sejumlah program strategis lain yang diklaim sebagai upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.
Beberapa kebijakan yang menjadi perhatian antara lain penguatan tata kelola sumber daya alam, peningkatan penerimaan negara, serta perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui Program Sekolah Rakyat.
Pemerintah menilai berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari visi besar pembangunan Indonesia yang menempatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan kesempatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama.
Masyarakat Diminta Mengawal Program
Qodari berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan agenda-agenda pembangunan yang telah dirancang selama masa jabatan Presiden Prabowo.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program nasional membutuhkan dukungan bersama, termasuk pengawasan publik agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Sumber berita dan informasi nasional lainnya dapat diakses melalui JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
