JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan masih menghadapi sejumlah hambatan serius menjelang percepatan pelaksanaan penuh di seluruh wilayah. Hingga pertengahan Mei 2026, puluhan dapur penyedia makanan bergizi bagi masyarakat penerima manfaat dilaporkan belum dapat beroperasi akibat persoalan administrasi dan infrastruktur yang belum tuntas.
Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Bangkalan mencatat, dari total 179 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terdata, baru 112 dapur yang aktif menjalankan layanan distribusi makanan bergizi. Sementara sisanya masih tertahan karena belum memenuhi persyaratan operasional.
Ketua Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika menjelaskan, persoalan utama yang ditemukan di lapangan adalah belum lengkapnya izin operasional sejumlah dapur MBG.
“Sebagian dapur belum bisa berjalan karena proses perizinan belum selesai. Ini menjadi perhatian serius agar program prioritas pemerintah dapat segera dirasakan masyarakat secara merata,” ujarnya, Minggu, 10 Mei 2026.
Selain persoalan legalitas, Satgas juga menemukan masih banyak dapur MBG yang belum memiliki bangunan permanen. Dari total keseluruhan SPPG yang terdata, sebanyak 68 dapur masih berada dalam tahap pembangunan atau menggunakan fasilitas sementara.
Kondisi tersebut dinilai menjadi penghambat utama dalam proses distribusi makanan bergizi kepada masyarakat penerima manfaat, khususnya di wilayah pelosok desa yang membutuhkan layanan cepat dan stabil.
Tak hanya itu, proses registrasi resmi dari Badan Gizi Nasional juga belum sepenuhnya rampung. Data Satgas menunjukkan baru 129 dapur yang telah mengantongi ID registrasi resmi, sedangkan 50 dapur lainnya masih menunggu proses verifikasi administrasi.
Program MBG sendiri menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Di Kabupaten Bangkalan, jumlah penerima manfaat program ini mencapai sekitar 328 ribu jiwa yang tersebar di 273 desa dan delapan kelurahan pada 18 kecamatan.
Menurut Bambang, pihak Satgas kini terus melakukan pendekatan intensif kepada para pengelola dapur MBG agar segera melengkapi seluruh syarat operasional. Koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan guna mempercepat proses administrasi dan pembangunan fasilitas dapur permanen.
“Program ini menyangkut kebutuhan gizi masyarakat dalam skala besar, sehingga percepatan penyelesaian izin dan sarana pendukung menjadi sangat penting,” katanya.
Meski menghadapi berbagai kendala teknis, pemerintah daerah optimistis seluruh dapur MBG di Bangkalan dapat beroperasi penuh secara bertahap dalam waktu dekat. Kehadiran program ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menekan angka kekurangan gizi di daerah.
Baca berita nasional dan daerah terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Bowo)
