JurnalLugas.Com – Upaya transformasi institusi Kepolisian Republik Indonesia memasuki fase baru. Di tengah meningkatnya tantangan keamanan nasional, perkembangan teknologi digital, hingga kebutuhan pengamanan agenda strategis negara, Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Usulan tersebut muncul setelah pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah untuk Polri pada 2027 berada di angka Rp118 triliun. Nilai tersebut dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan ideal organisasi dalam menghadapi berbagai tuntutan tugas yang semakin kompleks.
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Dedi Prasetyo, menjelaskan bahwa dukungan anggaran memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program kerja, penguatan sumber daya manusia, hingga modernisasi sarana dan prasarana kepolisian.
“Pagu yang tersedia saat ini masih berada di bawah kebutuhan ideal yang telah dihitung untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri secara optimal,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Kebutuhan Anggaran Meningkat Akibat Faktor Ekonomi
Menurut perhitungan awal, kebutuhan anggaran Polri untuk tahun 2027 berada di angka Rp178,6 triliun. Namun setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap sejumlah variabel ekonomi, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah dan potensi kenaikan harga energi, kebutuhan tersebut meningkat menjadi Rp184,1 triliun.
Dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp118 triliun, terdapat selisih kebutuhan anggaran mencapai Rp66,1 triliun yang kini diajukan kepada pemerintah dan DPR untuk dipertimbangkan.
Kenaikan kebutuhan anggaran ini disebut sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kemampuan institusi dalam menghadapi perubahan lingkungan keamanan yang terus berkembang.
Modernisasi Kepolisian Jadi Prioritas
Dari total tambahan anggaran yang diajukan, porsi terbesar dialokasikan untuk belanja modal dengan nilai mencapai Rp40,6 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari pengadaan kendaraan operasional berbasis listrik yang mendukung pelayanan publik ramah lingkungan hingga kendaraan khusus bagi satuan Brimob.
Selain itu, Polri juga merencanakan pembangunan berbagai fasilitas baru seperti markas kepolisian di sejumlah wilayah, termasuk daerah perbatasan yang dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Tidak hanya infrastruktur kerja, pembangunan rumah dinas bagi anggota kepolisian juga masuk dalam daftar prioritas guna meningkatkan kesejahteraan personel yang bertugas di berbagai daerah.
Antisipasi Ancaman Siber dan Pengamanan Pemilu 2029
Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu alasan utama perlunya peningkatan kapasitas institusi kepolisian. Ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks menuntut kesiapan peralatan modern dan sumber daya manusia yang kompeten.
Selain itu, Polri mulai mempersiapkan kebutuhan pengamanan jangka panjang, termasuk untuk pelaksanaan Pemilu 2029 yang diperkirakan membutuhkan dukungan peralatan khusus dan sistem pengamanan yang lebih canggih.
Penguatan kemampuan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), serta dukungan terhadap berbagai program pembangunan nasional juga menjadi pertimbangan penting dalam usulan anggaran tersebut.
Pengajuan tambahan anggaran bukan sekadar soal peningkatan belanja negara, melainkan bagian dari investasi jangka panjang dalam menjaga stabilitas nasional. Di tengah dinamika geopolitik global, perkembangan teknologi digital, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, Polri dituntut terus beradaptasi.
Pengamat kebijakan publik menilai modernisasi institusi keamanan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Namun, transparansi penggunaan anggaran serta penguatan akuntabilitas tetap menjadi aspek penting agar setiap rupiah yang dialokasikan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan berbagai program transformasi yang tengah berjalan, keputusan terkait tambahan anggaran Polri 2027 akan menjadi salah satu isu strategis yang mendapat perhatian pemerintah dan DPR dalam pembahasan APBN mendatang.
Baca berita nasional dan informasi terkini lainnya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
