JurnalLugas.Com — Perubahan arah kebijakan pendidikan nasional mulai terlihat nyata di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sejumlah indikator menunjukkan adanya percepatan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur sekolah. Namun di balik capaian tersebut, tantangan besar terkait kualitas dan pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam membenahi sektor pendidikan, meski dihadapkan pada kompleksitas persoalan yang tidak ringan.
“Arah perubahan sudah terlihat jelas, terutama dari sisi pembangunan fisik. Tapi tantangan kita masih besar,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).
Lonjakan Infrastruktur Jadi Sorotan
Salah satu capaian paling mencolok adalah percepatan renovasi sekolah. Jika pada tahun sebelumnya jumlah sekolah yang direnovasi hanya berkisar 17 ribu unit, maka pada 2026 melonjak tajam hingga mencapai sekitar 70 ribu sekolah.
Pemerintah bahkan menargetkan seluruh sekolah di Indonesia rampung direnovasi pada 2028. Target ambisius ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan modern.
Selain renovasi fisik, pemerintah juga mulai mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar melalui pemasangan papan pintar (smart board) interaktif di berbagai sekolah. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital pendidikan nasional.
Fokus pada Guru dan Program Sosial
Tak hanya infrastruktur, perhatian juga diarahkan pada kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru non-ASN yang kini mulai mendapatkan tunjangan. Di sisi lain, pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut Lalu, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada bangunan fisik, tetapi juga mulai menyentuh aspek sumber daya manusia.
“Keseriusan pemerintah terlihat. Tapi kami di DPR akan terus memastikan peningkatan kualitas guru berjalan seiring,” katanya singkat.
Kesenjangan Masih Jadi Masalah Utama
Meski demikian, persoalan klasik berupa kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, khususnya kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar), masih menjadi sorotan.
Distribusi guru yang tidak merata serta tingginya biaya logistik di daerah terpencil membuat banyak sekolah kekurangan tenaga pengajar dan fasilitas memadai. Kondisi ini berdampak langsung pada mutu pembelajaran yang diterima siswa.
“Anggaran besar belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil di lapangan,” tegas legislator dari NTB tersebut.
Pendidikan Berkualitas untuk Semua
Lalu menekankan bahwa pembangunan pendidikan tidak boleh berhenti pada aspek fisik semata. Negara harus memastikan setiap anak, baik di kota besar maupun wilayah terpencil seperti Papua, mendapatkan kualitas pendidikan yang setara.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan nasional diukur bukan hanya dari jumlah sekolah yang dibangun, tetapi dari kualitas pembelajaran yang mampu mencetak generasi unggul.
“Pendidikan bermutu harus dirasakan semua anak bangsa, tanpa terkecuali,” pungkasnya.
Transformasi pendidikan Indonesia kini berada di persimpangan penting. Di satu sisi, percepatan pembangunan menunjukkan progres nyata. Namun di sisi lain, tantangan kualitas dan pemerataan menuntut kebijakan yang lebih tajam, inklusif, dan berkelanjutan.
Baca berita lainnya di https://jurnallugas.com
(SF)
