JurnalLugas.Com — Pemerintah mulai mematangkan strategi baru untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Fokusnya bukan sekadar mendorong konsumsi, tetapi juga mengaitkan kebijakan fiskal dengan kekuatan sumber daya alam nasional, terutama nikel.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang skema insentif pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan kisaran 40 hingga 100 persen. Kebijakan ini secara khusus menyasar kendaraan listrik murni atau electric vehicle (EV), tanpa mencakup kendaraan hybrid.
Dalam paparannya pada konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Jakarta, ia menegaskan bahwa struktur insentif tidak akan seragam. Pemerintah akan membedakan besaran subsidi berdasarkan jenis baterai yang digunakan dalam kendaraan listrik.
“Kita sedang susun skemanya. Ada yang ditanggung penuh, ada juga sebagian,” ujarny, Selasa 05 Mei 2026.
Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah secara jelas mengaitkan insentif dengan agenda hilirisasi nikel yang selama ini menjadi prioritas nasional. Kendaraan listrik dengan baterai berbasis nikel dipastikan akan mendapatkan dukungan lebih besar dibandingkan teknologi non-nikel.
Langkah ini dinilai sebagai respons strategis terhadap dinamika global, termasuk perkembangan teknologi baterai alternatif yang mulai mengurangi ketergantungan pada nikel.
Menurut Purbaya, justru di tengah perubahan tersebut, Indonesia harus memperkuat posisi sebagai pemain utama dalam rantai pasok baterai dunia.
“Kita dorong penggunaan nikel dalam negeri agar hilirisasi terus berjalan,” katanya.
Target Produksi dan Subsidi Motor Listrik
Selain insentif pajak, pemerintah juga menyiapkan stimulus langsung untuk pembelian kendaraan listrik. Tahun ini, targetnya mencapai 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik.
Untuk kendaraan roda dua, pemerintah memberi sinyal subsidi akan berada di kisaran Rp5 juta per unit. Namun, angka final masih menunggu pembahasan lintas kementerian, termasuk dengan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Tekan Beban BBM dan Perkuat Industri
Insentif ini bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga strategi fiskal jangka panjang. Pemerintah melihat kendaraan listrik sebagai solusi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani anggaran subsidi energi.
Di sisi lain, kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga daya tahan sektor manufaktur nasional. Industri kendaraan listrik dinilai mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus melindungi tenaga kerja dari tekanan perlambatan global.
Seorang pejabat di lingkup kebijakan industri menyebut langkah ini sebagai “kombinasi antara kepentingan fiskal dan industrialisasi,” yang dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.
Dengan skema insentif yang lebih terarah, pemerintah berupaya membentuk ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Mulai dari tambang nikel, produksi baterai, hingga kendaraan jadi, semuanya diharapkan terintegrasi dalam satu rantai nilai nasional.
Jika skema ini berjalan efektif, Indonesia tidak hanya menjadi pasar kendaraan listrik, tetapi juga pusat produksi dan inovasi di kawasan.
Baca juga berita ekonomi dan kebijakan terbaru lainnya di https://JurnalLugas.Com
(Endarto)
