JurnalLugas.Com — Pemerintah Indonesia akan memasuki babak baru dalam strategi pembiayaan negara melalui penerbitan surat utang berdenominasi renminbi atau yang dikenal sebagai Panda Bond.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, penerbitan perdana surat utang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan nilai emisi sebesar 1 miliar dolar AS.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas sumber pembiayaan sekaligus membuka akses yang lebih besar ke pasar keuangan China.
Penerbitan Perdana Dibuat Bertahap
Purbaya mengatakan pemerintah memilih pendekatan bertahap karena Panda Bond merupakan instrumen yang masih tergolong baru bagi Indonesia.
Meski potensi permintaan investor diperkirakan besar, pemerintah tidak langsung menerbitkan dalam jumlah maksimal.
Menurutnya, penerbitan awal akan digunakan untuk menguji respons pasar.
“Penerbitan perdana dibatasi 1 miliar dolar AS. Jika respons pasar sesuai harapan, pemerintah masih memiliki ruang untuk menerbitkan kembali dalam beberapa bulan berikutnya,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Strategi tersebut memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan penerbitan berikutnya dengan kondisi pasar, kebutuhan pembiayaan, serta tingkat permintaan investor.
Bank Besar China Dilibatkan
Dalam proses penerbitan Panda Bond, Bank of China (BOC) dipercaya sebagai lead underwriter sekaligus lead bookrunner.
Sejumlah institusi keuangan besar lainnya juga terlibat sebagai joint lead underwriters dan joint bookrunners.
Mereka terdiri atas Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), CITIC, China International Capital Corporation (CICC), serta DBS Bank China.
Sementara itu, Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank (CCB), dan CEXIM ditunjuk sebagai co-managers.
Keterlibatan sejumlah bank besar tersebut menunjukkan bahwa penerbitan Panda Bond Indonesia dipersiapkan melalui jaringan lembaga keuangan utama di pasar China.
Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil
Dukungan terhadap rencana penerbitan ini juga datang dari lembaga pemeringkat China, China Lianhe Rating Co., Ltd.
Pada 1 Juli 2026, lembaga tersebut memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil atau AAA/Stable.
Peringkat tersebut mencerminkan penilaian positif terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban utangnya.
Salah satu pertimbangan utama adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat.
Pemerintah menilai laju pertumbuhan ekonomi nasional berada di atas 5 persen dan diperkirakan tetap terjaga pada 2026 hingga 2027.
Purbaya menyebut posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara turut menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tersebut.
“Fundamental ekonomi yang solid, pertumbuhan yang kuat, serta ketahanan menghadapi tekanan eksternal menjadi bagian dari dasar penilaian,” kata Purbaya.
Rasio Utang Pemerintah Dinilai Masih Terkendali
Selain pertumbuhan ekonomi, kondisi utang Indonesia juga menjadi perhatian dalam proses pemeringkatan.
Pemerintah menyebut rasio utang terhadap produk domestik bruto berada di kisaran 40 persen. Angka tersebut dinilai masih relatif rendah dibandingkan kapasitas ekonomi nasional.
Kemampuan pembayaran utang juga didukung oleh cadangan devisa yang memadai serta kondisi fundamental ekonomi yang dinilai cukup kuat untuk menghadapi berbagai gejolak global.
Dengan penerbitan Panda Bond, Indonesia kini memiliki alternatif baru dalam mengakses pembiayaan internasional.
Instrumen tersebut juga membuka peluang bagi pemerintah untuk memperluas basis investor di luar pasar obligasi yang selama ini menjadi sumber pembiayaan utama.
Bagi pasar keuangan, penerbitan perdana ini akan menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana investor China merespons surat utang pemerintah Indonesia dalam mata uang renminbi.
Jika penerbitan awal berjalan sesuai rencana dan mendapat sambutan positif, pemerintah berpeluang kembali memanfaatkan pasar tersebut pada waktu mendatang dengan nilai penerbitan yang lebih besar.
Informasi ekonomi dan kebijakan fiskal lainnya dapat dibaca melalui JurnalLugas.Com.
(William)
