JurnalLugas.Com – Keterlibatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Jakarta Pusat kembali menjadi perhatian publik. Munculnya barisan aparat berseragam loreng di sekitar jalur aksi memicu berbagai reaksi, terutama setelah sejumlah rekaman video beredar luas di media sosial.
Perdebatan mencuat setelah massa mahasiswa yang melakukan long march menuju Bundaran HI mengaku sempat berhadapan dengan personel TNI di lokasi aksi. Rekaman yang menunjukkan keberadaan aparat militer tersebut dengan cepat menyebar dan memantik beragam tanggapan dari masyarakat.
Menanggapi polemik yang berkembang, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhamad Nas menegaskan bahwa kehadiran personel TNI bukan untuk mengambil alih tugas pengamanan demonstrasi yang menjadi kewenangan kepolisian.
Menurutnya, pengerahan pasukan dilakukan atas dasar permintaan bantuan dari aparat kepolisian sebagai bagian dari dukungan keamanan apabila situasi di lapangan membutuhkan tambahan personel.
“Keberadaan prajurit hanya bersifat membantu sesuai kebutuhan dan koordinasi yang dilakukan dengan pihak kepolisian,” ujar Nas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa seluruh proses pengendalian massa tetap berada di bawah komando dan tanggung jawab kepolisian. TNI tidak menjalankan fungsi penegakan hukum maupun melakukan tindakan langsung terhadap peserta aksi.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik terkait peran aparat militer dalam kegiatan demonstrasi sipil.
Di sisi lain, aksi mahasiswa yang berlangsung di pusat ibu kota membawa sejumlah tuntutan terkait isu kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Massa bergerak secara berkelompok dari beberapa titik sebelum berkumpul di kawasan Bundaran HI sebagai lokasi utama penyampaian aspirasi.
Namun perhatian publik justru bergeser ketika video yang memperlihatkan keberadaan personel TNI di sekitar jalur demonstrasi viral di berbagai platform digital. Sejumlah warganet mempertanyakan urgensi pelibatan aparat militer dalam pengamanan aksi yang pada dasarnya merupakan ruang penyampaian pendapat masyarakat.
Sebagian pihak menilai kehadiran personel TNI dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan kesan intimidatif, terutama bagi peserta aksi yang menyuarakan aspirasi secara terbuka. Meski demikian, ada pula yang berpandangan bahwa dukungan personel tambahan diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan apabila situasi berkembang di luar kendali.
Pengamat keamanan menilai koordinasi antara TNI dan Polri dalam pengamanan objek vital maupun kegiatan berskala besar memang dimungkinkan berdasarkan mekanisme yang berlaku. Namun transparansi terkait tujuan, jumlah personel, dan batas kewenangan masing-masing institusi dinilai penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Hingga aksi berakhir, situasi di kawasan Bundaran HI dan sejumlah ruas jalan utama Jakarta Pusat dilaporkan berlangsung kondusif. Aparat keamanan tetap melakukan pengawasan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan tertib tanpa mengganggu ketertiban umum.
Perdebatan mengenai peran TNI dalam pengamanan aksi sipil diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik, terutama di tengah meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap isu demokrasi, kebebasan berpendapat, dan profesionalisme aparat negara dalam menjalankan tugasnya.
Sumber berita lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com
(Catur)
