JurnalLugas.Com – Polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas setelah aliansi mahasiswa BEM Bersatu mengungkap dugaan adanya keterlibatan aktor politik dalam sejumlah gerakan penolakan terhadap program prioritas pemerintah tersebut.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa (16/6/2026), juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu menjadi perhatian publik.
Menurutnya, gerakan mahasiswa harus tetap menjaga independensi dan tidak menjadi instrumen kepentingan kelompok politik tertentu.
Rahmat menjelaskan, salah satu sorotan muncul terkait figur Tiyo Ardianto yang belakangan aktif menyuarakan kritik terhadap program MBG.
BEM Bersatu menilai terdapat sejumlah hubungan yang patut ditelusuri lebih lanjut, termasuk dugaan keterkaitan dengan jaringan tokoh politik dan purnawirawan militer.
“Kami melihat adanya sejumlah fakta yang memunculkan pertanyaan publik mengenai arah dan motif gerakan yang berkembang saat ini. Karena itu, transparansi menjadi hal yang penting agar gerakan mahasiswa tidak kehilangan kepercayaan masyarakat,” ujar Rahmat.
Selain itu, BEM Bersatu juga menyinggung kehadiran sejumlah tokoh nasional dalam forum dialog kebangsaan yang turut dihadiri oleh Tiyo Ardianto.
Kehadiran berbagai figur dari latar belakang politik dan sosial tersebut dinilai memperlihatkan adanya jejaring yang layak dicermati secara kritis oleh publik.
Meski demikian, BEM Bersatu menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, mereka mengingatkan agar setiap aksi mahasiswa tetap dilandasi kajian akademik yang kuat serta bebas dari intervensi pihak luar.
Menurut Rahmat, fenomena aksi mahasiswa belakangan ini menunjukkan adanya kecenderungan perubahan orientasi yang perlu dievaluasi.
Ia menilai sebagian gerakan mulai kehilangan fokus terhadap isu-isu strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
BEM Bersatu menilai program MBG merupakan salah satu kebijakan yang memiliki dampak sosial luas, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan.
Karena itu, perdebatan mengenai program tersebut seharusnya lebih diarahkan pada aspek perbaikan tata kelola daripada penolakan secara menyeluruh.
“Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat dan tidak boleh terseret dalam agenda politik praktis yang dapat mengaburkan tujuan perjuangan,” kata Rahmat.
Aliansi tersebut juga menyoroti munculnya berbagai narasi yang dianggap tidak didukung data komprehensif. Menurut mereka, kondisi itu berpotensi mengalihkan perhatian publik dari isu yang lebih mendesak, termasuk pengawasan terhadap pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Sebagai sikap resmi, BEM Bersatu mendesak agar seluruh gerakan mahasiswa di Indonesia steril dari pendanaan, fasilitas, maupun bentuk dukungan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan politik.
Mereka juga menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis dengan catatan adanya evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan di lapangan.
Selain itu, BEM Bersatu meminta proses penegakan hukum terhadap berbagai kasus dugaan korupsi dilakukan secara profesional tanpa pandang bulu.
Di akhir pernyataannya, Rahmat mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia untuk tetap kritis, objektif, dan menjaga independensi gerakan agar tidak kehilangan legitimasi sebagai representasi aspirasi masyarakat.
Menurutnya, kekuatan utama mahasiswa terletak pada integritas moral dan keberanian menyuarakan kepentingan publik tanpa tekanan maupun pengaruh elite politik mana pun.
Baca berita nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
https://JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
