JurnalLugas.Com – Ketahanan pangan nasional memasuki pertengahan tahun 2026 menunjukkan sinyal positif. Pemerintah melalui skema Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terus memperkuat stabilitas pasokan dan harga beras di berbagai wilayah Indonesia dengan realisasi distribusi yang telah melampaui satu juta ton.
Data terbaru Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat hingga 23 Juni 2026, total penyaluran CBP kepada masyarakat telah mencapai sekitar 1,02 juta ton.
Program tersebut menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras sekaligus mengendalikan gejolak harga di pasar.
Kepala Bapanas yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa distribusi cadangan beras terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi serta menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di tingkat konsumen.
“Penyaluran CBP tahun ini sudah mencapai lebih dari satu juta ton dan terus dimanfaatkan untuk memperkuat stabilitas pangan nasional,” ujar Amran dalam keterangannya, Kamis 25 Juni 2026.
Penyaluran beras pemerintah sepanjang 2026 didominasi program bantuan pangan yang menyasar masyarakat penerima manfaat. Dari total distribusi yang telah direalisasikan, sekitar 601,7 ribu ton dialokasikan untuk bantuan pangan beras.
Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyumbang distribusi sebesar 367,8 ribu ton. Sisanya digunakan untuk kebutuhan golongan anggaran aparatur sipil negara (ASN) di wilayah tertentu sebanyak 38 ribu ton serta penanganan keadaan darurat sekitar 11,3 ribu ton.
Langkah tersebut dinilai menjadi strategi penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga beras di sejumlah daerah.
Klaim Cadangan Beras Pemerintah Masih Sangat Aman
Di sisi lain, stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog berada dalam kondisi kuat. Hingga 23 Juni 2026, jumlah cadangan beras pemerintah tercatat mencapai 5,17 juta ton.
Ketersediaan stok tersebut berasal dari pengadaan dalam negeri yang sejak awal tahun berhasil mencapai sekitar 3,23 juta ton setara beras.
Selain itu, pemerintah masih memiliki stok akhir tahun 2025 sebesar 3,24 juta ton yang seluruhnya berasal dari hasil serapan produksi petani dalam negeri tanpa tambahan impor.
Besarnya cadangan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar apabila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga di daerah tertentu.
Klaim Harga Beras Masih Berada dalam Batas Kendali
Meski dalam beberapa pekan terakhir terjadi kenaikan harga di sejumlah wilayah, Bapanas menilai kondisi pasar beras nasional masih relatif terkendali.
Rata-rata harga beras medium secara nasional masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Di Zona I yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian wilayah Sulawesi, rata-rata harga beras medium berada di kisaran Rp13.080 per kilogram. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan HET sebesar Rp13.500 per kilogram.
Sulawesi Selatan tercatat menjadi daerah dengan harga rata-rata terendah sekitar Rp12.665 per kilogram. Sebaliknya, Sulawesi Tengah mencatat harga tertinggi di zona tersebut dengan rata-rata Rp13.847 per kilogram.
Sementara itu, Zona II yang mencakup sebagian besar Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan mencatat harga rata-rata Rp13.704 per kilogram, masih di bawah HET Rp14.000 per kilogram.
Provinsi Jambi menjadi wilayah dengan harga beras medium terendah sekitar Rp12.595 per kilogram. Sedangkan Kalimantan Timur mencatat rata-rata harga tertinggi mencapai Rp14.586 per kilogram.
Untuk Zona III yang meliputi Maluku dan Papua, harga rata-rata beras medium berada pada level Rp15.244 per kilogram, masih di bawah HET yang ditetapkan sebesar Rp15.500 per kilogram.
Maluku menjadi wilayah dengan harga paling rendah di zona tersebut, yakni sekitar Rp14.700 per kilogram.
Adapun Papua Pegunungan mencatat harga tertinggi hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram karena tantangan distribusi dan kondisi geografis.
Pengamat pangan menilai keberhasilan menjaga stok dalam jumlah besar merupakan faktor penting untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun.
Dengan cadangan yang cukup dan distribusi yang terus berjalan, pemerintah memiliki instrumen kuat untuk menghadapi potensi tekanan pasar akibat perubahan musim maupun peningkatan kebutuhan masyarakat.
Keberlanjutan serapan gabah petani serta efektivitas distribusi cadangan beras akan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.
Baca berita ekonomi, pangan, dan kebijakan terbaru lainnya di JurnalLugas.Com.
(Endarto)
